Berita

Diskusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertajuk "Digitalisasi Pemilu 2024: Menuju Penguatan Demokrasi"/Net

Politik

Dorong KPU Inovasi E-Rekap, Saan Mustopa: Rekapitulasi Pemilu Berjenjang Tak Efektif

KAMIS, 20 OKTOBER 2022 | 13:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Metode rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilu Serentak 2024 diminta untuk tak lagi dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan Komisi II DPR RI.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menyinggung hal tersebut saat menjadi pembicara dalam diskusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertajuk "Digitalisasi Pemilu 2024: Menuju Penguatan Demokrasi", yang digelar virtual, Kamis (20/10).

Saan menjelaskan, rakapitulasi hasil penghitungan suara pemilu yang berjenjang bersifat konvensional, dan menimbulkan kerumitan tersediri.


Hal itu, menurutnya dapat dilihat dari pengalaman Pemilu Serentak 2019 silam.

"Pemilu kita ini kan hasilnya lama sekali diketahuinya. Karena memang banyak sekali rekapitulasi manual itu tingkatannya banyak," ujar Saan.

Sebagai contoh, politisi Partai Nasdem ini mengurai pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan legislatif untuk DPR RI, yang mana setelah penghitungan dan rekap di TPS, juga dilakukan hal serupa di tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

"Baru setelah itu ke KPU RI. Ada berapa jenjang? Kalau ini terus dipertahankan, selain tidak efisien, tidak efektif, hasilnya juga lama," tutur Saan.

"Bahkan orang mempertanyakan transparansinya, mempertanyakan tentang akuntabilitasnya. Kan gitu loh," sambungnya menegaskan.

Sementara, lanjut Saan, kekinian penyelenggara sudah dituntut dengan kecepatan, mengingat perkembangan teknologi informasi sangat pesat.

Maka dari itu, dia meminta KPU RI untuk mengembangkan metode rekapapitulasi hasil perhitungan suara eletronik atau e-rekap yang sudah pernah dia wacanakan sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 lalu.

"Perdebatannya ketika ingin menggunakan e-rekap ini kan regulasinya belum ada. Nah, apakah nanti e-rekap ini, misalnya, legitimasiya kuat atau tidak? Tapi ini menjadi sebuah tuntutan juga kalau kita belum mengarah ke e-voting misalnya," ucapnya.

"Maka penting bagi semua, terutama penyelenggara (pemilu yaitu KPU) untuk melakukan berbagai inovasi," demikian Saan. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya