Berita

Diskusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertajuk "Digitalisasi Pemilu 2024: Menuju Penguatan Demokrasi"/Net

Politik

Dorong KPU Inovasi E-Rekap, Saan Mustopa: Rekapitulasi Pemilu Berjenjang Tak Efektif

KAMIS, 20 OKTOBER 2022 | 13:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Metode rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilu Serentak 2024 diminta untuk tak lagi dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan Komisi II DPR RI.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menyinggung hal tersebut saat menjadi pembicara dalam diskusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertajuk "Digitalisasi Pemilu 2024: Menuju Penguatan Demokrasi", yang digelar virtual, Kamis (20/10).

Saan menjelaskan, rakapitulasi hasil penghitungan suara pemilu yang berjenjang bersifat konvensional, dan menimbulkan kerumitan tersediri.


Hal itu, menurutnya dapat dilihat dari pengalaman Pemilu Serentak 2019 silam.

"Pemilu kita ini kan hasilnya lama sekali diketahuinya. Karena memang banyak sekali rekapitulasi manual itu tingkatannya banyak," ujar Saan.

Sebagai contoh, politisi Partai Nasdem ini mengurai pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan legislatif untuk DPR RI, yang mana setelah penghitungan dan rekap di TPS, juga dilakukan hal serupa di tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

"Baru setelah itu ke KPU RI. Ada berapa jenjang? Kalau ini terus dipertahankan, selain tidak efisien, tidak efektif, hasilnya juga lama," tutur Saan.

"Bahkan orang mempertanyakan transparansinya, mempertanyakan tentang akuntabilitasnya. Kan gitu loh," sambungnya menegaskan.

Sementara, lanjut Saan, kekinian penyelenggara sudah dituntut dengan kecepatan, mengingat perkembangan teknologi informasi sangat pesat.

Maka dari itu, dia meminta KPU RI untuk mengembangkan metode rekapapitulasi hasil perhitungan suara eletronik atau e-rekap yang sudah pernah dia wacanakan sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 lalu.

"Perdebatannya ketika ingin menggunakan e-rekap ini kan regulasinya belum ada. Nah, apakah nanti e-rekap ini, misalnya, legitimasiya kuat atau tidak? Tapi ini menjadi sebuah tuntutan juga kalau kita belum mengarah ke e-voting misalnya," ucapnya.

"Maka penting bagi semua, terutama penyelenggara (pemilu yaitu KPU) untuk melakukan berbagai inovasi," demikian Saan. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya