Berita

Diskusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertajuk "Digitalisasi Pemilu 2024: Menuju Penguatan Demokrasi"/Net

Politik

Dorong KPU Inovasi E-Rekap, Saan Mustopa: Rekapitulasi Pemilu Berjenjang Tak Efektif

KAMIS, 20 OKTOBER 2022 | 13:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Metode rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilu Serentak 2024 diminta untuk tak lagi dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan Komisi II DPR RI.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menyinggung hal tersebut saat menjadi pembicara dalam diskusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertajuk "Digitalisasi Pemilu 2024: Menuju Penguatan Demokrasi", yang digelar virtual, Kamis (20/10).

Saan menjelaskan, rakapitulasi hasil penghitungan suara pemilu yang berjenjang bersifat konvensional, dan menimbulkan kerumitan tersediri.


Hal itu, menurutnya dapat dilihat dari pengalaman Pemilu Serentak 2019 silam.

"Pemilu kita ini kan hasilnya lama sekali diketahuinya. Karena memang banyak sekali rekapitulasi manual itu tingkatannya banyak," ujar Saan.

Sebagai contoh, politisi Partai Nasdem ini mengurai pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan legislatif untuk DPR RI, yang mana setelah penghitungan dan rekap di TPS, juga dilakukan hal serupa di tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

"Baru setelah itu ke KPU RI. Ada berapa jenjang? Kalau ini terus dipertahankan, selain tidak efisien, tidak efektif, hasilnya juga lama," tutur Saan.

"Bahkan orang mempertanyakan transparansinya, mempertanyakan tentang akuntabilitasnya. Kan gitu loh," sambungnya menegaskan.

Sementara, lanjut Saan, kekinian penyelenggara sudah dituntut dengan kecepatan, mengingat perkembangan teknologi informasi sangat pesat.

Maka dari itu, dia meminta KPU RI untuk mengembangkan metode rekapapitulasi hasil perhitungan suara eletronik atau e-rekap yang sudah pernah dia wacanakan sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 lalu.

"Perdebatannya ketika ingin menggunakan e-rekap ini kan regulasinya belum ada. Nah, apakah nanti e-rekap ini, misalnya, legitimasiya kuat atau tidak? Tapi ini menjadi sebuah tuntutan juga kalau kita belum mengarah ke e-voting misalnya," ucapnya.

"Maka penting bagi semua, terutama penyelenggara (pemilu yaitu KPU) untuk melakukan berbagai inovasi," demikian Saan. 

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya