Berita

Diskusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertajuk "Digitalisasi Pemilu 2024: Menuju Penguatan Demokrasi"/Net

Politik

Dorong KPU Inovasi E-Rekap, Saan Mustopa: Rekapitulasi Pemilu Berjenjang Tak Efektif

KAMIS, 20 OKTOBER 2022 | 13:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Metode rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilu Serentak 2024 diminta untuk tak lagi dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan Komisi II DPR RI.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menyinggung hal tersebut saat menjadi pembicara dalam diskusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertajuk "Digitalisasi Pemilu 2024: Menuju Penguatan Demokrasi", yang digelar virtual, Kamis (20/10).

Saan menjelaskan, rakapitulasi hasil penghitungan suara pemilu yang berjenjang bersifat konvensional, dan menimbulkan kerumitan tersediri.


Hal itu, menurutnya dapat dilihat dari pengalaman Pemilu Serentak 2019 silam.

"Pemilu kita ini kan hasilnya lama sekali diketahuinya. Karena memang banyak sekali rekapitulasi manual itu tingkatannya banyak," ujar Saan.

Sebagai contoh, politisi Partai Nasdem ini mengurai pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan legislatif untuk DPR RI, yang mana setelah penghitungan dan rekap di TPS, juga dilakukan hal serupa di tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

"Baru setelah itu ke KPU RI. Ada berapa jenjang? Kalau ini terus dipertahankan, selain tidak efisien, tidak efektif, hasilnya juga lama," tutur Saan.

"Bahkan orang mempertanyakan transparansinya, mempertanyakan tentang akuntabilitasnya. Kan gitu loh," sambungnya menegaskan.

Sementara, lanjut Saan, kekinian penyelenggara sudah dituntut dengan kecepatan, mengingat perkembangan teknologi informasi sangat pesat.

Maka dari itu, dia meminta KPU RI untuk mengembangkan metode rekapapitulasi hasil perhitungan suara eletronik atau e-rekap yang sudah pernah dia wacanakan sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 lalu.

"Perdebatannya ketika ingin menggunakan e-rekap ini kan regulasinya belum ada. Nah, apakah nanti e-rekap ini, misalnya, legitimasiya kuat atau tidak? Tapi ini menjadi sebuah tuntutan juga kalau kita belum mengarah ke e-voting misalnya," ucapnya.

"Maka penting bagi semua, terutama penyelenggara (pemilu yaitu KPU) untuk melakukan berbagai inovasi," demikian Saan. 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya