Berita

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira/Net

Politik

Ekonomi Masih Dinamis, Pemerintah Perlu Kaji Ulang Asumsi Nilai Tukar Rupiah pada APBN 2023

SENIN, 17 OKTOBER 2022 | 21:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati anggaran subsidi energi di 2023 sebesar Rp 211,9 Triliun. Asumsi dasar makro 2023 menyebutkan, target pertumbuhan ekonomi di 5,3 persen, inflasi year on year 3,6 persen, nilai tukar Rp 14.800 per dollar Amerika Serikat.

Dinamika ekonomi global saat ini perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengkaji ulang asumsi nilai tukar rupiah senilai Rp 14.800 per dolar AS dalam APBN 2023. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, dan hampir di angka Rp 16.000.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan, pemerintah perlu merevisi asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2023, lantaran saat ini prediksi ekonomi global yang tidak menentu dan cenderung gelap.


"Asumsi nilai tukar dalam APBN 2023 perlu dilakukan revisi karena terjadi perubahan dinamika ekonomi. Moderasi harga komoditas berpengaruh terhadap pertahanan stabilitas rupiah,“ kata Bhima kepada wartawan, Senin (17/10).

Menurutnya, pada semester I 2022, nilai tukar rupiah masih bisa terjaga dengan bantuan bonanza komoditas. Begitu terjadi pembalikan arah maka tekanan kurs bisa terjadi.

“Berikutnya penyesuaian kurs rupiah mendesak dilakukan karena postur belanja akan alami peningkatan terutama belanja subsidi energi,” katanya.

Asumsi nilai tukar dalam APBN 2023 senilai Rp 14.800 tersebut, dikhawatirkan Bhima bisa menekan perekonomian nasional.

“Dikhawatirkan realisasi subsidi energi yang lebih tinggi dari rencana membuat tekanan pada penyesuaian harga BBM kembali terjadi tahun depan,” katanya.

Harga BBM sendiri telah mengalami penyesuaian bulan September lalu. Kenaikan Harga BBM ini menyumbang inflasi dan bisa menekan pemulihan ekonomi.

“Inflasi energi yang terlalu tinggi bisa menekan pemulihan ekonomi,” demikian Bhima.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

TNI Gandeng Bulog Hadirkan Program Pangan Murah di Puncak Jaya

Kamis, 02 April 2026 | 03:59

Jadwal KA Ciremai Dipastikan Kembali Normal

Kamis, 02 April 2026 | 03:46

KUR dan Salah Arah Subsidi Negara

Kamis, 02 April 2026 | 03:20

Gugatan Forum Purnawirawan TNI Bertujuan agar Kasus Ijazah Jokowi Rampung

Kamis, 02 April 2026 | 02:55

Umrah Prajurit dan ASN TNI

Kamis, 02 April 2026 | 02:39

Ledakan SPBE Cimuning Turut Porak-Porandakan Pemukiman Warga

Kamis, 02 April 2026 | 02:16

JK: Kalau BBM Murah, Orang akan Pakai Seenaknya

Kamis, 02 April 2026 | 01:59

AS Beri Sinyal Belum Ingin Akhiri Perang dengan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 01:37

Wamen Fajar: Model Soal TKA Cocok buat Kebutuhan Masa Depan

Kamis, 02 April 2026 | 01:12

Danantara Didorong Percepat Proyek Hilirisasi dan Waste to Energy

Kamis, 02 April 2026 | 00:54

Selengkapnya