Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira/Net
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati anggaran subsidi energi di 2023 sebesar Rp 211,9 Triliun. Asumsi dasar makro 2023 menyebutkan, target pertumbuhan ekonomi di 5,3 persen, inflasi year on year 3,6 persen, nilai tukar Rp 14.800 per dollar Amerika Serikat.
Dinamika ekonomi global saat ini perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengkaji ulang asumsi nilai tukar rupiah senilai Rp 14.800 per dolar AS dalam APBN 2023. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, dan hampir di angka Rp 16.000.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan, pemerintah perlu merevisi asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2023, lantaran saat ini prediksi ekonomi global yang tidak menentu dan cenderung gelap.
"Asumsi nilai tukar dalam APBN 2023 perlu dilakukan revisi karena terjadi perubahan dinamika ekonomi. Moderasi harga komoditas berpengaruh terhadap pertahanan stabilitas rupiah,“ kata Bhima kepada wartawan, Senin (17/10).
Menurutnya, pada semester I 2022, nilai tukar rupiah masih bisa terjaga dengan bantuan bonanza komoditas. Begitu terjadi pembalikan arah maka tekanan kurs bisa terjadi.
“Berikutnya penyesuaian kurs rupiah mendesak dilakukan karena postur belanja akan alami peningkatan terutama belanja subsidi energi,†katanya.
Asumsi nilai tukar dalam APBN 2023 senilai Rp 14.800 tersebut, dikhawatirkan Bhima bisa menekan perekonomian nasional.
“Dikhawatirkan realisasi subsidi energi yang lebih tinggi dari rencana membuat tekanan pada penyesuaian harga BBM kembali terjadi tahun depan,†katanya.
Harga BBM sendiri telah mengalami penyesuaian bulan September lalu. Kenaikan Harga BBM ini menyumbang inflasi dan bisa menekan pemulihan ekonomi.
“Inflasi energi yang terlalu tinggi bisa menekan pemulihan ekonomi,†demikian Bhima.
