Berita

Menteri Negara Urusan Luar Negeri India, Meenakshi Lekhi dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam CICA Summit di Astana, Kazakhstan, pada Kamis (13/10)/Net

Dunia

Pakistan dan India Saling Sindir Masalah Kashmir dalam Forum CICA Summit di Kazakhstan

JUMAT, 14 OKTOBER 2022 | 14:50 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pakistan menyindir India dengan mengatakan bahwa negara tersebut telah melakukan pelanggaran ham dan menindas minoritas di Kashmir, dalam acara Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA) Summit di Astana, Kazakhstan.

Hal ini dikatakan langsung oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Kamis (13/10).

“Demokrasi India kurang dikenal hak dan kebebasannya dan lebih (terkenal) karena penindasan dan kebrutalannya. Yang benar adalah fakta yang keras bahwa India saat ini merupakan ancaman bagi minoritasnya, bagi tetangganya, bagi wilayahnya dan bagi dirinya sendiri," ujar PM Pakistan, yang dimuat Dawn.


Setelah mengatakan hal tersebut, Sharif mengaku bersedia untuk terlibat dengan India demi perdamaian di perbatasan, asalkan New Delhi menunjukkan ketulusannya dalam mengatasi ketegangan di Kashmir selama bertahun-tahun.

Sementara itu, menanggapi pernyataan Sharif tersebut, Menteri Negara Urusan Luar Negeri India Meenakshi Lekhi, yang mewakili India dalam forum itu membalas sindirannya dengan meminta Pakistan untuk mengakhiri kegiatan terorisme di lintas batas dan menciptakan kondisi yang sesuai untuk dialog.

Dalam acara KTT ini, Lekhi menyayangkan sikap Pakistan yang dianggap telah memanfaatkan forum CICA untuk menyebarkan propaganda palsu dan jahat kepada India, dan telah mengalihkan fokus utama pembicaraan dalam forum ini.

Dia berpendapat bahwa pernyataan PM Sharif tidak hanya sama dengan campur tangan besar-besaran dalam urusan internal, kedaulatan, dan integritas teritorial India, akan tetapi pernyataan tersebut juga telah melanggar prinsip-prinsip CICA, yang memandu hubungan antarnegara anggota CICA pada September 1999.

"Wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir dan Ladakh telah dan akan tetap menjadi bagian integral dari India. Pakistan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengomentari urusan dalam negeri India," kata Lekhi.

Lekhi lebih lanjut kembali membalas sindiran Pakistan dengan meminta mereka juga menunjukkan ketulusan dalam tawarannya, dengan mengambil tindakan yang kredibel, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah untuk mencegah dugaan terorisme lintas batas terhadap India.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya