Berita

Menteri Negara Urusan Luar Negeri India, Meenakshi Lekhi dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam CICA Summit di Astana, Kazakhstan, pada Kamis (13/10)/Net

Dunia

Pakistan dan India Saling Sindir Masalah Kashmir dalam Forum CICA Summit di Kazakhstan

JUMAT, 14 OKTOBER 2022 | 14:50 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pakistan menyindir India dengan mengatakan bahwa negara tersebut telah melakukan pelanggaran ham dan menindas minoritas di Kashmir, dalam acara Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA) Summit di Astana, Kazakhstan.

Hal ini dikatakan langsung oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Kamis (13/10).

“Demokrasi India kurang dikenal hak dan kebebasannya dan lebih (terkenal) karena penindasan dan kebrutalannya. Yang benar adalah fakta yang keras bahwa India saat ini merupakan ancaman bagi minoritasnya, bagi tetangganya, bagi wilayahnya dan bagi dirinya sendiri," ujar PM Pakistan, yang dimuat Dawn.

Setelah mengatakan hal tersebut, Sharif mengaku bersedia untuk terlibat dengan India demi perdamaian di perbatasan, asalkan New Delhi menunjukkan ketulusannya dalam mengatasi ketegangan di Kashmir selama bertahun-tahun.

Sementara itu, menanggapi pernyataan Sharif tersebut, Menteri Negara Urusan Luar Negeri India Meenakshi Lekhi, yang mewakili India dalam forum itu membalas sindirannya dengan meminta Pakistan untuk mengakhiri kegiatan terorisme di lintas batas dan menciptakan kondisi yang sesuai untuk dialog.

Dalam acara KTT ini, Lekhi menyayangkan sikap Pakistan yang dianggap telah memanfaatkan forum CICA untuk menyebarkan propaganda palsu dan jahat kepada India, dan telah mengalihkan fokus utama pembicaraan dalam forum ini.

Dia berpendapat bahwa pernyataan PM Sharif tidak hanya sama dengan campur tangan besar-besaran dalam urusan internal, kedaulatan, dan integritas teritorial India, akan tetapi pernyataan tersebut juga telah melanggar prinsip-prinsip CICA, yang memandu hubungan antarnegara anggota CICA pada September 1999.

"Wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir dan Ladakh telah dan akan tetap menjadi bagian integral dari India. Pakistan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengomentari urusan dalam negeri India," kata Lekhi.

Lekhi lebih lanjut kembali membalas sindiran Pakistan dengan meminta mereka juga menunjukkan ketulusan dalam tawarannya, dengan mengambil tindakan yang kredibel, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah untuk mencegah dugaan terorisme lintas batas terhadap India.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00

Dahnil Jamin Pemerintahan Prabowo Jaga Kebebasan Pers

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:57

Dibantu China, Pakistan Sukses Luncurkan Misi Bulan Pertama

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:46

Prajurit Marinir Bersama Warga di Sebatik Gotong Royong Renovasi Gereja

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:36

Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Pemerintah: Internet Garapan Elon Musk Menjangkau Titik Buta

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Bamsoet Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin AstraZeneca

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:16

DPR Imbau Masyarakat Tak Tergiur Investasi Bunga Besar

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:06

Hakim MK Singgung Kekalahan Timnas U-23 dalam Sidang Sengketa Pileg

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:53

Polisi Tangkap 2.100 Demonstran Pro-Palestina di Kampus-kampus AS

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:19

Selengkapnya