Berita

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani/RMOL

Politik

Soal Pernyataan Hasto, Waketum PPP: Ada Ketegangan antara PDIP dan Nasdem

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 15:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut warna “biru” terlepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, menunjukkan ada ketegangan antara PDIP dengan Nasdem.

Ketegangan itu tidak lepas dari keputusan Nasdem untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada 2024.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa publik menangkap ada ketegangan antara PDIP dan Nasdem, bahkan sejak sebelum deklarasi AB (Anies Baswedan) sebagai capres Nasdem. Eskalasinya meningkat pascadeklarasi tersebut," kata Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, kepada wartawan, Selasa (11/10).


Wakil Ketua MRP RI ini tidak mempermasalahkan perihal deklarasi Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024.

Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, setiap partai politik (parpol) semestinya bisa saling menghargai dan menghormati setiap kebijakan internal parpol masing-masing.

"PPP justru ingin mengapresiasi apa yang disampaikan Mbak Puan dan Pak Airlangga Hartarto kalau deklarasi itu sebagai artikulasi demokrasi yang biasa dan wajar saja,” tuturnya.

"Karenanya bagi PPP, soal sikap Nasdem yang mencapreskan AB tersebut seyogyanya tidak perlu kemudian merusak hubungan antarparpol koalisi pemerintahan," demikian Arsul.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir warna biru yang disebut telah lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo karena telah mencalonkan capresnya sendiri.

Hasto menganalogikan peristiwa pejuang menyobek bagian biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato tahun 1945 dengan Nasdem yang dianggap meninggalkan koalisi karena mengusung calon presiden sendiri.

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," kata Hasto di sela-sela perayaan HUT TNI Tahun 2022 di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10).

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya