Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Bahas Aneksasi Empat Wilayah Ukraina, PBB Tolak Saran Rusia untuk Gelar Voting Rahasia

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 11:18 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Seruan Rusia untuk melakukan pemungutan suara rahasia di sidang Majelis Umum PBB, mendapat penolakan dari mayoritas suara yang akhirnya memutuskan menggelar voting secara publik.

Badan internasional yang beranggotakan 193 negara tersebut tengah berembuk untuk memutuskan apakah resolusi yang mengutuk langkah aneksasi Moskow di empat wilayah Ukraina akan dilakukan secara publik atau rahasia.

Rusia berpendapat bahwa pemungutan suara rahasia sangat diperlukan karena lobi Barat yang kuat di PBB, akan menyulitkan negaranya untuk mengungkapkan hasil voting secara terbuka.


Hasilnya diumumkan pada Senin (10/10), dengan 107 suara setuju agar voting resolusi dilakukan secara publik, 13 menentang, 39 negara lainnya abstain dan negara-negara yang tersisa tidak memilih.

Sementara pengambilan suara untuk resolusi aneksasi akan dilakukan pada Rabu (12/10) mendatang.

Di hari yang sama, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kembali mendesak masyarakat internasional untuk terus mendukung Ukraina dan bersama menolak aneksasi Rusia.

"Sekarang adalah waktunya untuk berbicara mendukung Ukraina. Ini bukan waktunya untuk abstain, kata-kata menenangkan, atau dalih di bawah klaim netralitas. Prinsip-prinsip inti Piagam PBB dipertaruhkan," kata Blinken seperti dimuat Reuters.

Di Dewan Keamanan PBB, Rusia juga memveto resolusi serupa bulan lalu. Langkah-langkah Kremlin di PBB sama persis dengan yang pernah mereka lakukan saat aneksasi Krimea pada 2014.

Rusia telah menggelar referendum untuk menyatukan empat wilayah Ukraina, yakni Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia sebagai bagian dari Kremlin setelah berhasil diduduki selama perang.

Hasil referendum tersebut dinilai Ukraina dan sekutu Barat sebagai tindakan ilegal dan dengan tegas menolak untuk mengakui pencaplokan Rusia.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya