Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Bahas Aneksasi Empat Wilayah Ukraina, PBB Tolak Saran Rusia untuk Gelar Voting Rahasia

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 11:18 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Seruan Rusia untuk melakukan pemungutan suara rahasia di sidang Majelis Umum PBB, mendapat penolakan dari mayoritas suara yang akhirnya memutuskan menggelar voting secara publik.

Badan internasional yang beranggotakan 193 negara tersebut tengah berembuk untuk memutuskan apakah resolusi yang mengutuk langkah aneksasi Moskow di empat wilayah Ukraina akan dilakukan secara publik atau rahasia.

Rusia berpendapat bahwa pemungutan suara rahasia sangat diperlukan karena lobi Barat yang kuat di PBB, akan menyulitkan negaranya untuk mengungkapkan hasil voting secara terbuka.


Hasilnya diumumkan pada Senin (10/10), dengan 107 suara setuju agar voting resolusi dilakukan secara publik, 13 menentang, 39 negara lainnya abstain dan negara-negara yang tersisa tidak memilih.

Sementara pengambilan suara untuk resolusi aneksasi akan dilakukan pada Rabu (12/10) mendatang.

Di hari yang sama, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kembali mendesak masyarakat internasional untuk terus mendukung Ukraina dan bersama menolak aneksasi Rusia.

"Sekarang adalah waktunya untuk berbicara mendukung Ukraina. Ini bukan waktunya untuk abstain, kata-kata menenangkan, atau dalih di bawah klaim netralitas. Prinsip-prinsip inti Piagam PBB dipertaruhkan," kata Blinken seperti dimuat Reuters.

Di Dewan Keamanan PBB, Rusia juga memveto resolusi serupa bulan lalu. Langkah-langkah Kremlin di PBB sama persis dengan yang pernah mereka lakukan saat aneksasi Krimea pada 2014.

Rusia telah menggelar referendum untuk menyatukan empat wilayah Ukraina, yakni Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia sebagai bagian dari Kremlin setelah berhasil diduduki selama perang.

Hasil referendum tersebut dinilai Ukraina dan sekutu Barat sebagai tindakan ilegal dan dengan tegas menolak untuk mengakui pencaplokan Rusia.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya