Berita

Antrean panjang pengisian bahan bakar di Tunisia/Net

Dunia

Krisis Parah, Tunisia Hanya Punya Cukup Pasokan BBM untuk Seminggu

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 11:02 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Krisis energi semakin menggentayangi Tunisia. Menurut pemerintah, negara itu hanya memiliki cukup pasokan bensin untuk satu pekan ke depan.

Selama beberapa hari terakhir, antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar yang membuat jalanan macet menjadi pemandangan biasa di Tunisia.

Di tengah krisis energi, penimbunan juga dilakukan oleh warga yang membuat pasokan semakin sulit dikendalikan.


Seorang pejabat senior di serikat UGTT, Salouan Smiri mengatakan Tunisia hanya memiliki cukup bensin untuk bertahan selama seminggu.

Meski sebuah kapal tanker baru sedang dibongkar di Bizerte, pasokannya hanya akan memberi Tunisia beberapa hari tambahan pasokan, sehingga totalnya menjadi 10-14 hari. Angka ini turun dari 60 hari cadangan strategis biasa.

Dimuat Reuters, Tunisia sudah menghadapi kekurangan beberapa barang bersubsidi, dengan rak-rak supermarket kosong yang memicu aksi protes.

Saat ini pemerintah mencari bailout internasional untuk membiayai pembayaran utang dan pengeluaran negara.

"Kekurangan pasokan bahan bakar dapat berlanjut jika negara tidak menemukan cukup likuiditas untuk membayar beban yang akan datang," kata Smiri di radio Shems FM.

Di tengah kurangnya pasokan, Menteri Energi Naila Nouira menyalahkan perilaku konsumen dan masalah distribusi global. Dia juga tampaknya mengakui bahwa pembayaran kepada importir berkontribusi terhadap hambatan dalam pasokan.

"Alasan kelangkaan bahan bakar adalah serbuan orang. Banyak orang Tunisia mengambil lebih dari yang mereka butuhkan," ujarnya.

Pekan lalu lembaga pemeringkat Moody's mengatakan Tunisia menghadapi ketidakseimbangan fiskal dan eksternal yang besar, dan meningkatkan risiko pembiayaan, mewakili kelemahan kredit yang signifikan.

Pemerintah berharap segera menyelesaikan kesepakatan tingkat staf dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk program penyelamatan yang melibatkan reformasi yang berpotensi tidak populer yang dapat membuka dukungan anggaran bilateral lebih lanjut.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

UPDATE

Plesetan Gelar Adat Jokowi: ‘Baginda Raja Rakus Bin Tamak’

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:50

Proyek Kapal Perang Filipina di PT PAL Dongkrak Industri Lokal Naik Kelas

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:20

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengelolaan Sawit Butuh ‘Nexus Baru’ Hidupkan Ekonomi Sirkular

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:39

Program BISA Biru TelkomGroup Lestarikan Ekosistem Terumbu Karang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:19

TNI dan Tentara Malaysia Perkuat Kesiapsiagaan dan Kerja Sama Kemanusiaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:57

Perjanjian Kerja Bersama Cerminkan Hubungan Industrial yang Sehat

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:45

Sultan Didapuk jadi Ketum TP Sriwidjaja Perkuat Pembangunan Daerah

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:20

Indonesia Berpotensi Terima 260 Juta Dolar AS Lindungi Ekosistem Laut

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:59

Politisi Mutan Bernama Prabowo

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:45

Selengkapnya