Berita

Antrean panjang pengisian bahan bakar di Tunisia/Net

Dunia

Krisis Parah, Tunisia Hanya Punya Cukup Pasokan BBM untuk Seminggu

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 11:02 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Krisis energi semakin menggentayangi Tunisia. Menurut pemerintah, negara itu hanya memiliki cukup pasokan bensin untuk satu pekan ke depan.

Selama beberapa hari terakhir, antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar yang membuat jalanan macet menjadi pemandangan biasa di Tunisia.

Di tengah krisis energi, penimbunan juga dilakukan oleh warga yang membuat pasokan semakin sulit dikendalikan.


Seorang pejabat senior di serikat UGTT, Salouan Smiri mengatakan Tunisia hanya memiliki cukup bensin untuk bertahan selama seminggu.

Meski sebuah kapal tanker baru sedang dibongkar di Bizerte, pasokannya hanya akan memberi Tunisia beberapa hari tambahan pasokan, sehingga totalnya menjadi 10-14 hari. Angka ini turun dari 60 hari cadangan strategis biasa.

Dimuat Reuters, Tunisia sudah menghadapi kekurangan beberapa barang bersubsidi, dengan rak-rak supermarket kosong yang memicu aksi protes.

Saat ini pemerintah mencari bailout internasional untuk membiayai pembayaran utang dan pengeluaran negara.

"Kekurangan pasokan bahan bakar dapat berlanjut jika negara tidak menemukan cukup likuiditas untuk membayar beban yang akan datang," kata Smiri di radio Shems FM.

Di tengah kurangnya pasokan, Menteri Energi Naila Nouira menyalahkan perilaku konsumen dan masalah distribusi global. Dia juga tampaknya mengakui bahwa pembayaran kepada importir berkontribusi terhadap hambatan dalam pasokan.

"Alasan kelangkaan bahan bakar adalah serbuan orang. Banyak orang Tunisia mengambil lebih dari yang mereka butuhkan," ujarnya.

Pekan lalu lembaga pemeringkat Moody's mengatakan Tunisia menghadapi ketidakseimbangan fiskal dan eksternal yang besar, dan meningkatkan risiko pembiayaan, mewakili kelemahan kredit yang signifikan.

Pemerintah berharap segera menyelesaikan kesepakatan tingkat staf dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk program penyelamatan yang melibatkan reformasi yang berpotensi tidak populer yang dapat membuka dukungan anggaran bilateral lebih lanjut.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya