Berita

Antrean panjang pengisian bahan bakar di Tunisia/Net

Dunia

Krisis Parah, Tunisia Hanya Punya Cukup Pasokan BBM untuk Seminggu

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 11:02 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Krisis energi semakin menggentayangi Tunisia. Menurut pemerintah, negara itu hanya memiliki cukup pasokan bensin untuk satu pekan ke depan.

Selama beberapa hari terakhir, antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar yang membuat jalanan macet menjadi pemandangan biasa di Tunisia.

Di tengah krisis energi, penimbunan juga dilakukan oleh warga yang membuat pasokan semakin sulit dikendalikan.


Seorang pejabat senior di serikat UGTT, Salouan Smiri mengatakan Tunisia hanya memiliki cukup bensin untuk bertahan selama seminggu.

Meski sebuah kapal tanker baru sedang dibongkar di Bizerte, pasokannya hanya akan memberi Tunisia beberapa hari tambahan pasokan, sehingga totalnya menjadi 10-14 hari. Angka ini turun dari 60 hari cadangan strategis biasa.

Dimuat Reuters, Tunisia sudah menghadapi kekurangan beberapa barang bersubsidi, dengan rak-rak supermarket kosong yang memicu aksi protes.

Saat ini pemerintah mencari bailout internasional untuk membiayai pembayaran utang dan pengeluaran negara.

"Kekurangan pasokan bahan bakar dapat berlanjut jika negara tidak menemukan cukup likuiditas untuk membayar beban yang akan datang," kata Smiri di radio Shems FM.

Di tengah kurangnya pasokan, Menteri Energi Naila Nouira menyalahkan perilaku konsumen dan masalah distribusi global. Dia juga tampaknya mengakui bahwa pembayaran kepada importir berkontribusi terhadap hambatan dalam pasokan.

"Alasan kelangkaan bahan bakar adalah serbuan orang. Banyak orang Tunisia mengambil lebih dari yang mereka butuhkan," ujarnya.

Pekan lalu lembaga pemeringkat Moody's mengatakan Tunisia menghadapi ketidakseimbangan fiskal dan eksternal yang besar, dan meningkatkan risiko pembiayaan, mewakili kelemahan kredit yang signifikan.

Pemerintah berharap segera menyelesaikan kesepakatan tingkat staf dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk program penyelamatan yang melibatkan reformasi yang berpotensi tidak populer yang dapat membuka dukungan anggaran bilateral lebih lanjut.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Ranny Arafiq Datangi Polda Bukan sebagai Anggota DPR

Minggu, 29 Maret 2026 | 20:11

Yusril Dapat Teror Usai Badko HMI Sumut Diskusi Kasus Penyiraman Air Keras

Minggu, 29 Maret 2026 | 19:28

Bagi SBY, Juwono Sudarsono Sosok di Balik Modernisasi Pertahanan RI

Minggu, 29 Maret 2026 | 19:13

Duh, 94.542 Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 18:37

Bapera Klarifikasi Dugaan Pengeroyokan di Area Polda Metro Jaya

Minggu, 29 Maret 2026 | 18:06

Juwono Sudarsono Dimakamkan Secara Militer di TMP Kalibata

Minggu, 29 Maret 2026 | 17:46

Anomali Lelang KPK: HP Oppo Rp59 Juta Tak Dilunasi Pemenang

Minggu, 29 Maret 2026 | 17:26

Prabowo Bakal Bahas Isu Strategis dalam Lawatan ke Jepang

Minggu, 29 Maret 2026 | 17:22

Stabilitas Pasokan dan Harga BBM Selama Mudik Dipuji Warganet

Minggu, 29 Maret 2026 | 17:03

Gus Salam Serukan Hentikan Perang Iran-AS Demi Kemanusiaan

Minggu, 29 Maret 2026 | 16:39

Selengkapnya