Berita

Antrean panjang pengisian bahan bakar di Tunisia/Net

Dunia

Krisis Parah, Tunisia Hanya Punya Cukup Pasokan BBM untuk Seminggu

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 11:02 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Krisis energi semakin menggentayangi Tunisia. Menurut pemerintah, negara itu hanya memiliki cukup pasokan bensin untuk satu pekan ke depan.

Selama beberapa hari terakhir, antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar yang membuat jalanan macet menjadi pemandangan biasa di Tunisia.

Di tengah krisis energi, penimbunan juga dilakukan oleh warga yang membuat pasokan semakin sulit dikendalikan.


Seorang pejabat senior di serikat UGTT, Salouan Smiri mengatakan Tunisia hanya memiliki cukup bensin untuk bertahan selama seminggu.

Meski sebuah kapal tanker baru sedang dibongkar di Bizerte, pasokannya hanya akan memberi Tunisia beberapa hari tambahan pasokan, sehingga totalnya menjadi 10-14 hari. Angka ini turun dari 60 hari cadangan strategis biasa.

Dimuat Reuters, Tunisia sudah menghadapi kekurangan beberapa barang bersubsidi, dengan rak-rak supermarket kosong yang memicu aksi protes.

Saat ini pemerintah mencari bailout internasional untuk membiayai pembayaran utang dan pengeluaran negara.

"Kekurangan pasokan bahan bakar dapat berlanjut jika negara tidak menemukan cukup likuiditas untuk membayar beban yang akan datang," kata Smiri di radio Shems FM.

Di tengah kurangnya pasokan, Menteri Energi Naila Nouira menyalahkan perilaku konsumen dan masalah distribusi global. Dia juga tampaknya mengakui bahwa pembayaran kepada importir berkontribusi terhadap hambatan dalam pasokan.

"Alasan kelangkaan bahan bakar adalah serbuan orang. Banyak orang Tunisia mengambil lebih dari yang mereka butuhkan," ujarnya.

Pekan lalu lembaga pemeringkat Moody's mengatakan Tunisia menghadapi ketidakseimbangan fiskal dan eksternal yang besar, dan meningkatkan risiko pembiayaan, mewakili kelemahan kredit yang signifikan.

Pemerintah berharap segera menyelesaikan kesepakatan tingkat staf dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk program penyelamatan yang melibatkan reformasi yang berpotensi tidak populer yang dapat membuka dukungan anggaran bilateral lebih lanjut.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Dapur Emak-emak Dipastikan Terdampak Perang Timur Tengah

Kamis, 05 Maret 2026 | 05:39

Kematian Siswa di Bengkulu Utara Tidak Terkait MBG

Kamis, 05 Maret 2026 | 05:15

Pelaku Penculikan Satu Keluarga di Jombang Berhasil Diringkus Polisi

Kamis, 05 Maret 2026 | 04:59

Perdagangan, Kapal dan Selat Hormuz

Kamis, 05 Maret 2026 | 04:39

Komnas Haji Desak KY Ikut Pantau Sidang Praperadilan Gus Yaqut

Kamis, 05 Maret 2026 | 04:15

DPRD Kota Bogor Terima Curhatan soal Syarat Pengurus RT/RW

Kamis, 05 Maret 2026 | 03:59

Kesalahan Oknum Polisi Jangan jadi Alat Menyerang Institusi

Kamis, 05 Maret 2026 | 03:40

Pelaku Pembunuhan Bocah di KBB Dijerat 20 Tahun Penjara

Kamis, 05 Maret 2026 | 03:21

Rocky Gerung: Damai Adanya di Surga, Perang Pasti akan Berlanjut

Kamis, 05 Maret 2026 | 02:55

DPRD Kota Bogor Godok Aturan Baru Penyelenggaraan Kesehatan

Kamis, 05 Maret 2026 | 02:33

Selengkapnya