Berita

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali/Net

Politik

Hasto Sindir Nasdem Punya Capres Sendiri dan Tinggalkan Jokowi, Ahmad Ali: Kami Bukan Anak Buah PDIP

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 09:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal bendera Belanda yang dirobek warna birunya, dinilai sebagai sindiran kepada Partai Nasdem. Pasalnya, Hasto menyebut Nasdem memilih untuk mengusung capres sendiri sehingga lepas dari koalisi pemerintahan Jokowi.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menegaskan, partainya memiliki sikap untuk menentukan calon presidennya sendiri. Ahmad Ali bahkan menyindir balik PDIP yang kurang mendengar aspirasi Presiden Joko Widodo.

"Apa PDIP mendengar suara Jokowi? Bukankah PDIP menempatkan Pak Jokowi sebagai petugas partainya? Kami bukan anak buah PDIP bos, kami tak harus menunggu PDIP," jelas Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/10).


"Kami ini, sekali lagi, berada di koalisi ini bukan karena PDIP, karena Pak Jokowi,” tegas Ali

Ia pun meminta Hasto untuk tidak melakukan manuver dengan cara kurang elegan, seperti menyindir dan mengkritik partai politik lain yang telah menentukan calon presidennya sendiri untuk 2024.

"Jadi, jangan saling membuat kegaduhan, tak usahlah kita saling menyindir, saling menuding, sok paling loyal. Kita tahu lah bagaimana kader-kader mereka memperlakukan pemerintahan Pak Jokowi seperti apa,” katanya.

"Mengkritik Pak Jokowi seperti apa, bagaimana simbol mengkata-katai Pak Jokowi seperti apa, apa itu disebut etika?” imbuhnya.

Menurutnya, setiap partai politik memiliki haknya sendiri untuk menentukan pilihan. Bukan karena berkoalisi lantas harus ikut bergabung dalam menentukan calon presiden.

Karena partai politik memiliki kedaulatannya sendiri untuk menentukan arah politiknya. Pun menentukan kebijakannya, kata Ali.

"Kalau yang dilakukan Partai Nasdem ini tidak sesuai dengan kehendak rakyat, ya kami akan menanggung, bukan PDIP. Jangan sok mewakili masyarakat lah,” tutup Ahmad Ali.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya