Berita

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali/Net

Politik

Hasto Sindir Nasdem Punya Capres Sendiri dan Tinggalkan Jokowi, Ahmad Ali: Kami Bukan Anak Buah PDIP

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 09:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal bendera Belanda yang dirobek warna birunya, dinilai sebagai sindiran kepada Partai Nasdem. Pasalnya, Hasto menyebut Nasdem memilih untuk mengusung capres sendiri sehingga lepas dari koalisi pemerintahan Jokowi.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menegaskan, partainya memiliki sikap untuk menentukan calon presidennya sendiri. Ahmad Ali bahkan menyindir balik PDIP yang kurang mendengar aspirasi Presiden Joko Widodo.

"Apa PDIP mendengar suara Jokowi? Bukankah PDIP menempatkan Pak Jokowi sebagai petugas partainya? Kami bukan anak buah PDIP bos, kami tak harus menunggu PDIP," jelas Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/10).


"Kami ini, sekali lagi, berada di koalisi ini bukan karena PDIP, karena Pak Jokowi,” tegas Ali

Ia pun meminta Hasto untuk tidak melakukan manuver dengan cara kurang elegan, seperti menyindir dan mengkritik partai politik lain yang telah menentukan calon presidennya sendiri untuk 2024.

"Jadi, jangan saling membuat kegaduhan, tak usahlah kita saling menyindir, saling menuding, sok paling loyal. Kita tahu lah bagaimana kader-kader mereka memperlakukan pemerintahan Pak Jokowi seperti apa,” katanya.

"Mengkritik Pak Jokowi seperti apa, bagaimana simbol mengkata-katai Pak Jokowi seperti apa, apa itu disebut etika?” imbuhnya.

Menurutnya, setiap partai politik memiliki haknya sendiri untuk menentukan pilihan. Bukan karena berkoalisi lantas harus ikut bergabung dalam menentukan calon presiden.

Karena partai politik memiliki kedaulatannya sendiri untuk menentukan arah politiknya. Pun menentukan kebijakannya, kata Ali.

"Kalau yang dilakukan Partai Nasdem ini tidak sesuai dengan kehendak rakyat, ya kami akan menanggung, bukan PDIP. Jangan sok mewakili masyarakat lah,” tutup Ahmad Ali.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya