Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Rusia Akan Deportasi Paksa 30 Ribu Anak di Wilayah Pendudukan ke Krimea

MINGGU, 09 OKTOBER 2022 | 07:42 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Setelah menganeksasi empat wilayah Ukraina, Rusia dilaporkan akan mendeportasi sedikitnya 30 ribu anak ke Krimea dan Kherson yang diduduki oleh Moskow.

Wakil Rusia di Oblast Kherson, Volodymyr Saldo pada Sabtu (8/10) mengatakan, anak-anak akan dideportasi dari wilayah Kherson yang diduduki ke wilayah Krasnodar dan Stavropol serta Krimea yang diduduki Rusia.

Langkah itu seiring dengan penandatanganan UU yang secara resmi mengakui Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson sebagai bagian dari Federasi Rusia oleh Presiden Vladimir Putin.


Pada 6 Oktober, The Kyiv Independent melaporkan Rusia secara paksa mendeportasi sekitar 1,6 juta warga Ukraina dari wilayah pendudukan.

"Banyak dari mereka melewati kamp penyaringan yang mengerikan dari penjajah, di mana mereka dilecehkan dan diintimidasi," tulis laporan itu, mengutip pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Dalam pernyataan lain, Wakil Perdana Menteri Iryna Vereshchuk mengatakan, ratusan ribu orang Ukraina yang dideportasi secara ilegal adalah anak-anak.

Pada Sabtu, sebuah jembatan yang menghubungkan Rusia ke Krimea hancur akibat ledakan bom mobil. Sebuah tangki bahan bakar terbakar di Jembatan Kerch.

Jembatan itu dibuka pada 2018 oleh Presiden Vladimir Putin, empat tahun setelah Moskow mencaplok Krimea dan dirancang untuk menghubungkan Semenanjung Krimea dengan jaringan transportasi Rusia.

Jembatan sepanjang 19 kilometer yang melintasi Selat Kerch dan menghubungkan Krimea dengan daratan Rusia, terdiri dari bagian kereta api dan kendaraan. Ini mulai beroperasi penuh pada tahun 2020.

Menurut beberapa laporan media, jembatan Krimea adalah target utama pasukan Ukraina yang telah menyerang logistik Rusia. Khususnya, Rusia baru-baru ini mencaplok empat wilayah Ukraina.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya