Pemerintah Prancis menyarankan kepada warganya yang sedang berkunjung ke Iran untuk meninggalkan negara itu sesegera mungkin, dengan alasan risiko penahanan sewenang-wenang.
Kementerian Luar Negeri Prancis dalam riliisnya pada Jumat (7/10) mengatakan bahwa seruan tersebut juga berlaku untuk mereka yang berkewarganegaraan ganda.
"Semua pengunjung Prancis, termasuk warga negara ganda, menghadapi risiko tinggi penangkapan, penahanan sewenang-wenang dan pengadilan yang tidak adil," kata kementerian luar negeri di situsnya, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (8/10).
"Risiko ini juga menyangkut orang yang melakukan kunjungan wisata sederhana," tambahnya.
Langkah itu dilakukan sehari setelah televisi pemerintah Iran menyiarkan apa yang dikatakannya sebagai "pengakuan" oleh dua warga negara Prancis, lima bulan setelah mereka ditangkap di republik Islam itu.
Pejabat serikat guru Prancis, Cecile Kohler, dan rekannya Jacques Paris telah ditahan di Iran sejak 7 Mei dan dituduh berusaha mengobarkan kerusuhan buruh selama pemogokan guru awal tahun ini.
Iran kemudian mengumumkan pada 11 Mei bahwa penangkapan dua orang Eropa itu dilakukan karena mereka datang dengan tujuan memicu kekacauan dan membuat masyarakat tidak stabil.
Selain Kohler dan Paris, dua warga negara Prancis lainnya saat ini ditahan di Iran.
Salah satunya adalah peneliti Prancis-Iran Fariba Adelkhah, ditangkap pada Juni 2019 dan kemudian dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena merusak keamanan nasional, tuduhan yang dibantah keras keluarganya.
Warga negara Prancis lainnya, Benjamin Briere, ditangkap pada Mei 2020 dan kemudian dijatuhi hukuman delapan tahun delapan bulan penjara karena spionase, tuduhan yang dia tolak.
Mereka termasuk di antara lebih dari 20 orang Barat, kebanyakan dari mereka berkewarganegaraan ganda, ditahan atau dicegah meninggalkan Iran.
Kelompok hak asasi menuduh Teheran mempraktikkan semacam diplomasi penyanderaan dengan para tahanan, menggunakan mereka sebagai alat negosiasi dengan dunia luar, tetapi Iran menolak tuduhan tersebut.
