Berita

Menteri Negara (MoS) Urusan Luar Negeri, V. Muraleedharan pada debat di DK PBB yang membahas terorisme di Afrika/The Hans India/Net

Dunia

India Menyerukan Komunitas Internasional untuk Mencegah Teroris Mengakses Sumber Daya Afrika

SABTU, 08 OKTOBER 2022 | 12:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kesenjangan keamanan yang terjadi di berbagai bagian Afrika, membuat wilayah tersebut  rentan dieksploitasi oleh kelompok teroris. Oknum yang bersalah dalam membantu menyuburkan terorisme di negara itu harus dimintai pertanggung jawaban oleh masyarakat internasional.

Begitu yang dikatakan oleh Menteri Negara (MoS) Urusan Luar Negeri India, V. Muraleedharan dalam pernyataannya di debat Dewan Keamanan (DK) PBB yang berjudul "Perdamaian dan Keamanan di Afrika: Memperkuat perang melawan pendanaan kelompok bersenjata dan teroris melalui perdagangan gelap sumber daya alam".

Menurut MoS, dalam beberapa tahun terakhir, kelompok teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaida dan ISIL telah memanfaatkan lembaga pemerintahan Afrika yang rapuh. Khususnya di bagian Tanduk Afrika, Sahel, Afrika Timur dan Tengah. Muraleedharan menyoroti bahwa kelompok teroris mengumpulkan pendanaan mereka dengan mengeksploitasi wilayah ini yang kaya dengan sumber daya.


"Daerah-daerah ini tetap rentan terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris. Teroris dan kelompok bersenjata semakin mendanai kegiatan mereka melalui eksploitasi ilegal sumber daya alam seperti perdagangan satwa liar, pemerasan, serta kegiatan terkenal lainnya," ujar Muraleedharan yang dimuat Latestly pada Kamis (6/10).

Cara-cara baru ini disebut telah digunakan oleh kelompok teroris dalam membiayai kegiatan mereka. Mereka juga memanfaatkan perkembangan pesat dari teknologi informasi dan komunikasi, serta teknologi lainnya yang terkait dengan transaksi keuangan, enkripsi, dan berbagai moda transportasi dan pengiriman.

Kelompok teroris ini dikabarkan mengumpulkan kekuatannya yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan menambang emas, mineral langka, batu permata, uranium, batu bara, kayu secara illegal melalui jaringan perdagangan yang juga ilegal, yang difasilitasi oleh jaringan kriminal transnasional.

Oleh karena itu, Menteri tersebut menyerukan untuk meningkatkan kapasitas kontra-pendanaan terorisme, masyarakat internasional harus secara kolektif memanggil mereka yang bersalah dalam membantu terorisme dan meminta mereka bertanggung jawab. Sehingga sumber daya Afrika tidak terus digeruk secara ilegal oleh kelompok teroris, yang menggunakan sumber daya tersebut untuk pendanaan kegiatan mereka.

“Perang global melawan terorisme tidak dapat berhasil tanpa upaya sadar dan terkoordinasi untuk melawan pendanaan terorisme dan perjuangan global melawan kelompok bersenjata,"tambahnya.

Dalam forum tersebut, India juga telah menandai berbagai aspek sebagai pertimbangan Dewan dalam memerangi kelompok teroris yang menjamur di Afrika. Pertama adalah, masyarkat Internasional dikatakan perlu untuk mengakui fakta bahwa kegiatan terorisme, seperti konflik bersenjata yang saat ini berkembang di Afrika.

Kedua, tidak melibatkan mereka (kelompok teroris) dalam rekonsiliasi nasional. Di mana kegiatan teroris ini diketahui telah mencoba untuk mempengaruhi dan mengendalikan agenda politik. Melibatkan mereka dianggap hanya akan memberikan legitimasi terhadap terorisme serta memberi mereka akses ke sarana dan sumber daya keuangan yang diperlukan. Ini akan merugikan negara di Afrika sendiri. Kebijakan tanpa toleransi terhadap semua bentuk terorisme, terlepas dari apa pun motivasinya adalah salah satu solusi memberantas terorisme di Afrika.

Ketiga, MoS mengatakan bahwa langkah-langkah untuk mengawasi keuangan mereka sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Financial Action Task Force (FATF) juga penting dilakukan dalam memerangi pendanaan terorisme. Membentuk inisiatif lembaga seperti Kelompok Aksi Antar Pemerintah melawan Pencucian Uang di Afrika Baratakan dapat membantu memantau kegiatan pencucian uang dan pendanaan teror yang akan setara dengan standar internasional, termasuk yang dipromosikan oleh FATF.

Lebih banyak kerja sama antara FATF dan berbagai entitas PBB, termasuk Kantor Kontra-Terorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNOCT) disebut juga akan menguntungkan Negara.

Sejauh ini India sendiri telah berkontribusi secara proaktif untuk memerangi pendanaan terorisme di tingkat regional dan internasional.

Pada tahun 2021, India telah menyumbang satu juta dolar untuk program UNOCT yang menargetkan peningkatan kapasitas negara-negara di Afrika Timur dan Selatan.

Dalam forum DK PBB, Muraleedharan mengatakan, India telah berada di garis depan untuk perang global melawan terorisme. Sebagai sebuah negara, ia pernah mencatat bahwa India sendiri telah menjadi korban terorisme lintas batas yang disponsori negara selama hampir tiga dekade terakhir dan dengan demikian sangat menyadari kerugian sosial-ekonomi dan kemanusiaan dari terorisme.

Sebagai Ketua Komite Kontra-Terorisme tahun ini, India akan menjadi tuan rumah pertemuan khusus di Mumbai dan New Delhi akhir bulan ini pada 28-29 Oktober. Dalam undangan yang disampaikan, India berharap partisipasi dari berbagai negara-negara anggota untuk memberikan kontribusi positif dalam bersama-sama melawan kegiatan terorisme, khususnya di negara-negara seperti Afrika.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya