Berita

Pertemuan Dewan HAM PBB pada Kamis (6/10)/Net

Dunia

India Pilih Abstain dari Pemungutan Suara Dewan HAM PBB tentang Rencana Debat Kasus Uighur

SABTU, 08 OKTOBER 2022 | 10:41 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Rencana resolusi debat dalam forum Dewan HAM PBB untuk membahas pelanggaran HAM pada komunitas Uighur di wilayah Xinjiang telah dibatalkan oleh Dewan. Pemungutan suara pada Kamis (6/10) menunjukkan hasil mayoritas menolak dan selebihnya abstain.

India menjadi salah satu yang memilih abstain. Selain India, 10 negara lainnya termasuk Brasil, Meksiko, dan Ukraina juga mengambil sikap serupa, memilih untuk tidak memberikan suara.

Seperti dimuat Times of India, rencana debat ini ditolak di Dewan yang beranggotakan 47 orang, setelah 17 anggota memberikan suara mendukung, 19 anggota lainnya memberikan suara menentang, termasuk China sendiri, dan 11 anggota lainnya memilih abstain.


Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris diketahui merupakan negara-negara yang mengajukan mosi tersebut.

Sebelum pemilihan suara dilakukan, utusan China Chen Xu yang khawatir telah memperingatkan bahwa mosi tersebut hanya akan menciptakan preseden untuk memeriksa catatan ham dari negara lain.

"Hari ini China menjadi target. Besok negara berkembang lainnya (juga) akan menjadi target," kata Chen Xu, ia menambahkan bahwa perdebatan akan mengarah pada konfrontasi baru.

Rencana debat ini diajukan setelah pada 31 Agustus lalu, kantor HAM PBB merilis laporan yang telah lama tertunda. Mereka menemukan adanya pelanggaran kejahatan serius dari pemerintah China terhadap kelompok minoritas etnis Uighur di Xinjiang, yang merupakan kelompok dengan mayoritas Muslim berjumlah sekitar 10 juta orang.

Kelompok HAM menuduh Beijing melakukan pelanggaran terhadap Uighur, dengan melakukan penggunaan massal kerja paksa di kamp-kamp interniran. Laporan ini telah meningkatkan tekanan pada China dengan AS yang juga menuduh China telah melakukan genosida. Sementara Beijing dengan keras membantah tuduhan tersebut.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya