Berita

Pertemuan Dewan HAM PBB pada Kamis (6/10)/Net

Global

India Pilih Abstain dari Pemungutan Suara Dewan HAM PBB tentang Rencana Debat Kasus Uighur

SABTU, 08 OKTOBER 2022 | 10:41 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Rencana resolusi debat dalam forum Dewan HAM PBB untuk membahas pelanggaran HAM pada komunitas Uighur di wilayah Xinjiang telah dibatalkan oleh Dewan. Pemungutan suara pada Kamis (6/10) menunjukkan hasil mayoritas menolak dan selebihnya abstain.

India menjadi salah satu yang memilih abstain. Selain India, 10 negara lainnya termasuk Brasil, Meksiko, dan Ukraina juga mengambil sikap serupa, memilih untuk tidak memberikan suara.

Seperti dimuat Times of India, rencana debat ini ditolak di Dewan yang beranggotakan 47 orang, setelah 17 anggota memberikan suara mendukung, 19 anggota lainnya memberikan suara menentang, termasuk China sendiri, dan 11 anggota lainnya memilih abstain.


Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris diketahui merupakan negara-negara yang mengajukan mosi tersebut.

Sebelum pemilihan suara dilakukan, utusan China Chen Xu yang khawatir telah memperingatkan bahwa mosi tersebut hanya akan menciptakan preseden untuk memeriksa catatan ham dari negara lain.

"Hari ini China menjadi target. Besok negara berkembang lainnya (juga) akan menjadi target," kata Chen Xu, ia menambahkan bahwa perdebatan akan mengarah pada konfrontasi baru.

Rencana debat ini diajukan setelah pada 31 Agustus lalu, kantor HAM PBB merilis laporan yang telah lama tertunda. Mereka menemukan adanya pelanggaran kejahatan serius dari pemerintah China terhadap kelompok minoritas etnis Uighur di Xinjiang, yang merupakan kelompok dengan mayoritas Muslim berjumlah sekitar 10 juta orang.

Kelompok HAM menuduh Beijing melakukan pelanggaran terhadap Uighur, dengan melakukan penggunaan massal kerja paksa di kamp-kamp interniran. Laporan ini telah meningkatkan tekanan pada China dengan AS yang juga menuduh China telah melakukan genosida. Sementara Beijing dengan keras membantah tuduhan tersebut.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya