Berita

Pertemuan Dewan HAM PBB pada Kamis (6/10)/Net

Dunia

India Pilih Abstain dari Pemungutan Suara Dewan HAM PBB tentang Rencana Debat Kasus Uighur

SABTU, 08 OKTOBER 2022 | 10:41 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Rencana resolusi debat dalam forum Dewan HAM PBB untuk membahas pelanggaran HAM pada komunitas Uighur di wilayah Xinjiang telah dibatalkan oleh Dewan. Pemungutan suara pada Kamis (6/10) menunjukkan hasil mayoritas menolak dan selebihnya abstain.

India menjadi salah satu yang memilih abstain. Selain India, 10 negara lainnya termasuk Brasil, Meksiko, dan Ukraina juga mengambil sikap serupa, memilih untuk tidak memberikan suara.

Seperti dimuat Times of India, rencana debat ini ditolak di Dewan yang beranggotakan 47 orang, setelah 17 anggota memberikan suara mendukung, 19 anggota lainnya memberikan suara menentang, termasuk China sendiri, dan 11 anggota lainnya memilih abstain.


Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris diketahui merupakan negara-negara yang mengajukan mosi tersebut.

Sebelum pemilihan suara dilakukan, utusan China Chen Xu yang khawatir telah memperingatkan bahwa mosi tersebut hanya akan menciptakan preseden untuk memeriksa catatan ham dari negara lain.

"Hari ini China menjadi target. Besok negara berkembang lainnya (juga) akan menjadi target," kata Chen Xu, ia menambahkan bahwa perdebatan akan mengarah pada konfrontasi baru.

Rencana debat ini diajukan setelah pada 31 Agustus lalu, kantor HAM PBB merilis laporan yang telah lama tertunda. Mereka menemukan adanya pelanggaran kejahatan serius dari pemerintah China terhadap kelompok minoritas etnis Uighur di Xinjiang, yang merupakan kelompok dengan mayoritas Muslim berjumlah sekitar 10 juta orang.

Kelompok HAM menuduh Beijing melakukan pelanggaran terhadap Uighur, dengan melakukan penggunaan massal kerja paksa di kamp-kamp interniran. Laporan ini telah meningkatkan tekanan pada China dengan AS yang juga menuduh China telah melakukan genosida. Sementara Beijing dengan keras membantah tuduhan tersebut.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya