Pilih Tolak Bahas Uighur di PBB, Indonesia Tak Ingin Dewan HAM Dipolitisasi

Sikap yang ditunjukkan Indonesia selama pemungutan suara Dewan HAM PBB yang membahas mengenai kasus pelanggaran kemanusiaan di Xinjiang, merupakan bagian dari upaya untuk menghindarkan forum tersebut dari politisasi negara-negara Barat.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI Achsanul Habib menjelaskan, Dewan HAM sesuai dengan mandat yang dibentuk bertujuan sebagai forum konstruktif bagi negara-negara untuk berdialog secara imparsial dan membangun kesepakatan dengan hasil terbaik dan progress yang bermakna.

Habib mengatakan, Indonesia bersama dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sepakat untuk menjaga Dewan HAM agar tidak digelar untuk tujuan politis atau kepentingan satu golongan tertentu.

"Tidak ingin adanya politisasi yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang terkait misalnya dengan rivalitas politik. Indonesia dan OKI telah sepakat dan sejalan untuk menolak inisiatif yang masih diragukan ketulusannya dalam proses pembahasan isu ini," tegasnya dalam press briefing Kemlu pada Jumat (7/10).

Menurut Habib, mekanisme Dewan HAM bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan kasus Uighur. Dialog bilateral dengan China dan multilateral melalui OKI juga harus terus dilakukan.

"Tentu dalam hal ini, kita sejalan dengan semangat yang ada di PBB bahwa berdasarkan isu-isu yang terkait HAM dan Konflik, yang diutamakan adalah kedaulatan yang secara inklusif melibatkan pihak yang ada di dalam negara tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut, Habib menyebut penolakan tidak lantas membuat Indonesia diam begitu saja. Tetapi Indonesia tetap menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di Dewan HAM untuk memastikan terpenuhinya hak-hak Uighur.

"Indonesia, bekerjasama, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan semua pihak, dengan negara-negara pengusung, dengan negara barat, dengan negara China, dan utamanya sebagai sesama anggota OKI di Dewan HAM," kata Habib.

Indonesia menjadi salah satu dari 19 negara yang memutuskan untuk menolak mosi yang diajukan Dewan HAM. Sementara 17 negara mayoritas koalisi Barat setuju dan 11 lainnya memilih untuk tidak memberikan sikap atau abstain.