Berita

Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof Hikmahanto Juwana/Net

Dunia

Tolak Bahas Uighur di Dewan HAM PBB, Indonesia Beri China Kesempatan Perbaiki Masalah Sendiri

JUMAT, 07 OKTOBER 2022 | 14:55 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keputusan Indonesia untuk menolak memberikan suaranya selama pemungutan suara Dewan HAM PBB dalam debat kemanusiaan di Xinjiang telah mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak, khususnya negara Barat yang mengusulkan rancangan tersebut.

Meski begitu, menurut Gurubesar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana, penolakan Indonesia merupakan langkah yang tepat.

"Menurut saya sudah sangat tepat posisi pemerintah untuk penolakan ini. Hal ini karena Indonesia menghormati kedaulatan dari China,"  ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Jumat (7/10).


Hikmahanto menyebut jika pelanggaran kemanusiaan benar-benar terjadi pada etnis Uighur, maka sebagai negara dengan masyarakat Muslim terbanyak, Indonesia tidak akan diam, namun juga tidak bergerak dengan melanggar kedaulatan suatu negara.

"Jika Indonesia dihadapkan pada dua permasalahan, yakni kedaulatan atau kemanusiaan, maka kita akan memilih kedaulatan terlebih dahulu. Mengapa? Karena tidak ada negara berdaulat yang ingin diintervensi kedaulatannya," jelas rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini.

Bagi Hikmahanto, Indonesia memiliki pendiriannya sendiri. Pemerintah tentu tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan China, tetapi tidak juga ingin mengikuti langkah intervensi Barat yang dinilai kurang memadai.

"Kita harus memberikan China kesempatan untuk memperbaiki berbagai masalah di Xinjiang. Kita minta pemerintah Beijing untuk memberikan tindakan tegas jika ada oknum polisi yang terbukti melakukan tindak pelanggaran kepada Uighur. Tetapi cara Barat yang mengintervensi, juga tidak dapat kita terima," tegasnya.

Terakhir, Hikmahanto menjelaskan, bisa saja Indonesia memilih abstain untuk dengan jelas menunjukkan ketidakberpihakan, namun tetap ada konsekuensi yang akan diperoleh.

"Ke depannya, jika Indonesia memiliki masalah yang sama di Dewan HAM, maka tentunya sikap yang serupa juga akan diperoleh. Kita juga tidak mau kedaulatan kita diganggu, maka kita harus tegas dari awal," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya