Berita

Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof Hikmahanto Juwana/Net

Dunia

Tolak Bahas Uighur di Dewan HAM PBB, Indonesia Beri China Kesempatan Perbaiki Masalah Sendiri

JUMAT, 07 OKTOBER 2022 | 14:55 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keputusan Indonesia untuk menolak memberikan suaranya selama pemungutan suara Dewan HAM PBB dalam debat kemanusiaan di Xinjiang telah mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak, khususnya negara Barat yang mengusulkan rancangan tersebut.

Meski begitu, menurut Gurubesar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana, penolakan Indonesia merupakan langkah yang tepat.

"Menurut saya sudah sangat tepat posisi pemerintah untuk penolakan ini. Hal ini karena Indonesia menghormati kedaulatan dari China,"  ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Jumat (7/10).


Hikmahanto menyebut jika pelanggaran kemanusiaan benar-benar terjadi pada etnis Uighur, maka sebagai negara dengan masyarakat Muslim terbanyak, Indonesia tidak akan diam, namun juga tidak bergerak dengan melanggar kedaulatan suatu negara.

"Jika Indonesia dihadapkan pada dua permasalahan, yakni kedaulatan atau kemanusiaan, maka kita akan memilih kedaulatan terlebih dahulu. Mengapa? Karena tidak ada negara berdaulat yang ingin diintervensi kedaulatannya," jelas rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini.

Bagi Hikmahanto, Indonesia memiliki pendiriannya sendiri. Pemerintah tentu tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan China, tetapi tidak juga ingin mengikuti langkah intervensi Barat yang dinilai kurang memadai.

"Kita harus memberikan China kesempatan untuk memperbaiki berbagai masalah di Xinjiang. Kita minta pemerintah Beijing untuk memberikan tindakan tegas jika ada oknum polisi yang terbukti melakukan tindak pelanggaran kepada Uighur. Tetapi cara Barat yang mengintervensi, juga tidak dapat kita terima," tegasnya.

Terakhir, Hikmahanto menjelaskan, bisa saja Indonesia memilih abstain untuk dengan jelas menunjukkan ketidakberpihakan, namun tetap ada konsekuensi yang akan diperoleh.

"Ke depannya, jika Indonesia memiliki masalah yang sama di Dewan HAM, maka tentunya sikap yang serupa juga akan diperoleh. Kita juga tidak mau kedaulatan kita diganggu, maka kita harus tegas dari awal," pungkasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya