Berita

Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof Hikmahanto Juwana/Net

Dunia

Tolak Bahas Uighur di Dewan HAM PBB, Indonesia Beri China Kesempatan Perbaiki Masalah Sendiri

JUMAT, 07 OKTOBER 2022 | 14:55 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keputusan Indonesia untuk menolak memberikan suaranya selama pemungutan suara Dewan HAM PBB dalam debat kemanusiaan di Xinjiang telah mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak, khususnya negara Barat yang mengusulkan rancangan tersebut.

Meski begitu, menurut Gurubesar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana, penolakan Indonesia merupakan langkah yang tepat.

"Menurut saya sudah sangat tepat posisi pemerintah untuk penolakan ini. Hal ini karena Indonesia menghormati kedaulatan dari China,"  ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Jumat (7/10).

Hikmahanto menyebut jika pelanggaran kemanusiaan benar-benar terjadi pada etnis Uighur, maka sebagai negara dengan masyarakat Muslim terbanyak, Indonesia tidak akan diam, namun juga tidak bergerak dengan melanggar kedaulatan suatu negara.

"Jika Indonesia dihadapkan pada dua permasalahan, yakni kedaulatan atau kemanusiaan, maka kita akan memilih kedaulatan terlebih dahulu. Mengapa? Karena tidak ada negara berdaulat yang ingin diintervensi kedaulatannya," jelas rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini.

Bagi Hikmahanto, Indonesia memiliki pendiriannya sendiri. Pemerintah tentu tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan China, tetapi tidak juga ingin mengikuti langkah intervensi Barat yang dinilai kurang memadai.

"Kita harus memberikan China kesempatan untuk memperbaiki berbagai masalah di Xinjiang. Kita minta pemerintah Beijing untuk memberikan tindakan tegas jika ada oknum polisi yang terbukti melakukan tindak pelanggaran kepada Uighur. Tetapi cara Barat yang mengintervensi, juga tidak dapat kita terima," tegasnya.

Terakhir, Hikmahanto menjelaskan, bisa saja Indonesia memilih abstain untuk dengan jelas menunjukkan ketidakberpihakan, namun tetap ada konsekuensi yang akan diperoleh.

"Ke depannya, jika Indonesia memiliki masalah yang sama di Dewan HAM, maka tentunya sikap yang serupa juga akan diperoleh. Kita juga tidak mau kedaulatan kita diganggu, maka kita harus tegas dari awal," pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

2.700 Calon Jemaah Haji Jember Mulai Berangkat 20 Mei 2024

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:49

Bertahun Tertunda, Starliner Boeing Akhirnya Siap Untuk Misi Awak Pertama

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:39

Pidato di OECD, Airlangga: Indonesia Punya Leadership di ASEAN dan G20

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:27

Jokowi: Pabrik Baterai Listrik Pertama di RI akan Beroperasi Bulan Depan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:09

Keputusan PDIP Koalisi atau Oposisi Tergantung Megawati

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:49

Sri Mulyani Jamin Sistem Keuangan Indonesia Tetap Stabil di Tengah Konflik Geopolitik Global

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:40

PKB Lagi Proses Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:26

Menko Airlangga Bahas 3 Isu saat Wakili Indonesia Bicara di OECD

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:11

LPS: Orang yang Punya Tabungan di Atas Rp5 Miliar Meningkat 9,14 Persen pada Maret 2024

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:58

PKS Sulit Gabung Prabowo-Gibran kalau Ngarep Kursi Menteri

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:51

Selengkapnya