Berita

Anies Baswedan dan Surya Paloh saat deklarasi capres 2024/Net

Politik

Jaga Posisi Anies yang Dekat dengan Rakyat, Nasdem juga Harus Berkoalisi dengan Parpol yang Bela Kepentingan Rakyat

JUMAT, 07 OKTOBER 2022 | 08:23 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres), Partai Nasdem pun dianggap berpihak kepada rakyat. Untuk itu, Nasdem disarankan juga untuk berkoalisi dengan partai yang membela kepentingan rakyat.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, Nasdem telah mengambil keputusan yang tepat dengan memberikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Itu artinya Nasdem secara politik taat konstitusi untuk pelaksaan pilpres dan pileg, Nasdem sudah mengunci pintu isu perpanjang kekuasaan maupun tunda pemilu. Dan itu patut diapresiasi," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/10).


Atas keputusan itu, Nasdem wajib mempertahankan keputusan tersebut. Termasuk menjaga posisi Anies saat ini yang dianggap berpihak kepada rakyat. Artinya, Nasdem akan dianggap bersama dengan rakyat.

Untuk itu, jika ada kekuatan oligarki yang mencoba ganggu Anies, lanjut Muslim, akan berhadapan dengan rakyat. Bahkan, Nasdem harus buktikan keputusannya menjadi keputusan rakyat.

"Dan oleh karenanya demi kepentingan besar rakyat, Nasdem perlu mengajak partai-partai yang ingin bersama rakyat dan bela kepentingan rakyat untuk berkoalisi. Partai apa saja, tergantung kecerdasan teman-teman di Nasdem yang memainkan itu," papar Muslim.

Muslim meyakini, karena faktor dan kepopuleran Anies, Nasdem bisa menjadi pemenang dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Melalui kerja-kerja politik yang cerdas, InsyaAllah Nasdem bisa menang," pungkas Muslim.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya