Menteri Hadi Tjahjanto Pelajari Laporan Dugaan Mafia Tanah di Kotabaru

Laporan Sawit Watch atas dugaan mafia tanah di Kotabaru, Kalimantan Selatan direspons Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto memastikan, pihaknya akan mempelajari berbagai dokumen terhadap persoalan mafia tanah, termasuk yang diduga terjadi di Kotabaru.

"Kita harus pelajari dari dokumen data yuridis, data fisik, data pendukung sehingga kita mulai melihat permasalahan itu dari warkah tanah, arahnya ke mana," kata Hadi dalam diskusi daring yang digelar Indikator Politik Indonesia bertajuk 'Sikap Publik terhadap Reformasi Pertanahan dan Perpajakan', Kamis (6/10).

Contoh perkara tanah yang perlu dipelajari adalah pemanfaatan perkebunan. Mantan Panglima TNI ini menuturkan, dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan karena harus memastikan sejumlah hal, termasuk izin.

"HGU-nya katakanlah tidak sesuai dengan izin, kita harus audit. Apakah benar (misalnya) mereka izinnya 10.000, (praktiknya) tetap 10.000? Apakah fungsinya sesuai dengan izin, kemudian apakah bermanfaat untuk masyarakat," tutur Hadi.

Jika dalam praktik di lapangan melebihi izin yang diberikan, maka Kementerian ATR/BPN memastikan akan menindak secara hukum.

"Permasalahan kelapa sawit banyak, apakah tumpang-tindih dengan masyarakat, dengan kawasan hutan? Ini juga akan terus dilihat dan kita selesaikan di lapangan," jelas Hadi.

Sawit Watch sebelumnya sudah mengadukan dugaan mafia tanah di Kotabaru, Kalsel kepada Kementerian ATR/BPN. Sawit Watch dan Centre for Government, Constitution and Society (Integrity) Law Firm mendatangi Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (18/8) silam.

Kedatangan Sawit Watch dan Integrity untuk mempertanyakan kelanjutan pengaduan mereka terkait dugaan HGU ilegal PT MSAM pada 3 Agustus 2022.