Berita

Ketua Umum Prima, Agus Jabo Priyono/RMOL

Politik

Tragedi Kanjuruhan, Puncak Gunung Es Masalah Kepribadian Bangsa

RABU, 05 OKTOBER 2022 | 22:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menilai hilangnya ratusan nyawa dalam Tragedi Kanjuruhan usai pertandingan Arema FC Vs Persebaya pada Sabtu malam (1/10), merupakan puncak gunung es dari sekian banyak masalah kepribadian bangsa Indonesia.

Ketua Umum Prima, Agus Jabo Priyono mengatakan, Tragedi Kanjuruhan adalah catatan kelam dunia olahraga yang sekaligus menjadi kesedihan bagi Bangsa Indonesia.

"Betapa mudahnya nyawa saudara-saudara kita melayang, tragedi ini akan terus menghantui dan menjadi sejarah paling kelam dalam persepakbolaan nasional, bahkan mungkin juga dunia,” ujar Agus Jabo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/10).


Agus Jabo mengatakan, kepribadian bangsa Indonesia saat ini mengalami kemunduran dan jatuh ke titik paling nadir. Menurutnya, ada yang tidak beres dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dia menyinggung, sebelumnya terdapat empat institusi yang mengatur moral masyarakat juga terlibat dalam beberapa kasus, di antaranya pembunuhan yang melibatkan petinggi Polri, penangkapan rektor perguruan tinggi, penangkapan bendahara ormas keagamaan terbesar dan penangkapan salah satu Hakim Agung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sedemikian akut kerusakan kultur dan struktur bangsa dan negara. Kerusakan kepribadian bangsa," katanya.

Agus Jabo menilai, hitam putihnya kepribadian bangsa sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi politik yang diterapkan oleh sebuah negara.

Menurutnya, sistem yang baik juga akan menghasilkan kepribadian bangsa yang luhur. Sebaliknya, sistem yang buruk juga akan menghasilkan kepribadian yang buruk pula.

Agus Jabo memandang, bahwa nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar kepribadian berbangsa telah lama hilang, "sirna ilang kertaning bumi'.

Kata Agus lagi, akar persoalan rusaknya kepribadian bangsa dan hilangnya nilai-nilai luhur Pancasila diakibatkan oleh penggunaan uang dan kekayaan untuk menguasai ekonomi, politik dan sosial.

"Reformasi 1998 dengan agenda demokrasi, kesejahteraan sosial dan pemerintahan bersih, yang kita harapkan mengubah sistem ekonomi, politik dan sosial, justru terjerumus ke lembah dekadensi, alam liberal menjadi sumber segala persoalan, siapa yang kapitalnya kuat, dialah yang berkuasa," jelasnya.

Pria asal Magelang Jawa Tengah itu menuturkan, bahwa setelah reformasi 1998 tidak ada perubahan berarti struktur ekonomi maupun politik.

Katanya, alam liberal hasil reformasi justru menghasilkan segelintir kecil kelompok masyarakat yang sangat kuat yang menguasai sumber daya ekonomi. Segelintir orang super kaya itu lah yang kemudian dikenal dengan oligarki.

"Segelintir orang penguasa sumber ekonomi ini dengan kekuatan uangnya kemudian mempengaruhi serta meguasai lembaga politik, akibatnya aturan dan UU yang berlaku, cenderung membela kepentingan orang-orang superkaya ini," terang Agus Jabo.

Berdasarkan laporan World Inequality Lab 2022, kata Agus Jabo, dalam dua dekade terakhir kesenjangan ekonomi di Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan.

Laporan itu mencatat, selama periode 2001-2021 sebanyak 50 persen penduduk Indonesia hanya memiliki kurang dari 5 persen kekayaan rumah tangga nasional. Sedangkan 10 persen penduduk lainnya memiliki sekitar 60 persen kekayaan rumah tangga nasional.

Di mana, sumber daya seperti emas, gas, batubara, nikel, sawit dan lain-lain bukan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi hanya dinikmati oleh segelintir orang.

"Situasi ini menimbulkan kesenjangan, kekecewaan dan keresahan umum," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya