Berita

Begawan ekonomi Rizal Ramli/RMOL

Publika

Perubahan yang Kita Mau

RABU, 05 OKTOBER 2022 | 10:21 WIB

TUNTUTAN Pemilu harus menghapus threshold dari 20% menjadi 0%. Capres alternatif Rizal Ramli (RR), mengatakan sudah merupakan kebutuhan agar seluruh Caleg dan Capres pada Pemilu 2024 kompetitif dan terlepas dari "cengkraman" oligarki.

Salah satu upaya menghapus threshold 20% pada pemilu 2024 adalah jika presiden mengundurkan diri atau diundurkan secepatnya.

RR adalah sosok yang sangat tegas dan optimis bahwa presiden yang berkuasa saat ini akan mundur karena indikasi krisis ekonomi akibat ketidakmampuan Jokowi sudah terang-berderang.


Pengetahuan, pengalaman serta internasional network yang dimiliki RR layak dijadikan dasar bahwa ketika Jokowi, maka presidium akan melaksakan pemilu yang lebih amanah, jujur, dan adil.

Rasa optimis RR, bahwa Jokowi mundur sebelum Pemilu 2024, membuat RR tidak pernah terlihat laba-lobi partai-partai politik.

Politik RR lebih memilih melakukan koalisi bersama rakyat daripada mengandalkan partai-partai yang oportunis dan super pragmatis.

Langkah-langkah politik RR menempuh Pemilu 2024 sudah dapat dilihat oleh rakyat Indonesia yang yang ingin Indonesia terlepas dari cengkraman oligarki.

Gerakan politik yang menolak threshold 20%, tidak banyak diliput oleh media umum yang pemiliknya para oligarki.

Langkah-langkah politik RR juga tidak mengunakan lembaga survey, akan memberikan kesan positif bahwa RR, tidak akan berkoalisi dengan oligarki.

RR tercatat sebagai capres oposisi yang problem solver, dibandingkan capres-capres lain.

Krisis politik yang tanda-tandanya sudah terang-benderang ini, tidak mungkin bisa dikendalikan lagi oleh jendral-jendral pro oligarki. Karena gerakan rakyat semangkin keras dan kuat.

Gerakan rakyat yang semangkin keras dan kuat itu akan bermuara kepada pemimpin yang berani dan cerdas, maka Rizal Ramli pilihannya.

Tulisan ini merupakan hasil diskusi aktivis senior Unpad, Setya Darma bersama aktivis Ilham, Rustam, dan Imran

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya