Berita

Haruna Soemitro/Net

Publika

Gas Air Mata dan Air Mata Nasional

OLEH: HARUNA SOEMITRO
SENIN, 03 OKTOBER 2022 | 20:09 WIB

COBALAH semua mulai berfikir jernih meratapi tragedi kemanusiaan sepak bola di Kanjuruhan Malang.

Bahwa panpel salah ya, karena penonton yang masuk stadion melebihi kapasitasnya.

Bahwa LIB dan PSSI salah ya, karena "memaksakan" pertandingan super derby panas dilaksanakan malam demi "melayani" TV partner yang mengejar rating sebagai mahadewa dunia per-televisian.


Terhadap "kesalahan" tersebut sudah cukup impaskah dihukum dengan desakan mundur para pemangku kepentingan itu?

Cukup impaskah kematian ratusan orang tidak berdosa itu ditukar dengan sikap mundur seluruh pengurus PSSI? Menurut saya tidak, karena sekali lagi ini tragedi kemanusiaan yang disengaja "membunuh" ratusan orang tidak berdosa tadi dengan alat  gas air mata.

Coba bandingkan dengan kejadian yang hampir serupa saat para Bonek marah karena timnya Persebaya kalah vs Rans United di Sidoarjo beberapa waktu yang lalu.

Kronologis dan trigernya sama. Sama-sama tim kebanggaannya kalah, supporternya marah, masuk ke lapangan, rusuh dengan merusak seluruh properti stadion. Tapi tidak ada tindakan aparat yang "berlebihan" membantai perusuh dengan anarkis, apalagi dengan tembakan mematikan gas air mata.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, kerugian materiil mudah dihitung dengan kalkulator.

Kejadian yang hampir mirip terjadi hampir 6 bulan yang lalu saat kematian 2 Bobotoh dalam pertandingan derby Persib vs Persebaya, dalam handlingnya mengatasi "kerusuhan" tidak memakai senjata gas air mata, meskipun tetap memakan korban 2 Bobotoh merenggang nyawa.

Dari dua fakta itu jelas, andai tidak ada senjata mematikan gas air mata, hampir dipastikan tidak akan terjadi tragedi kemanusiaan itu.

Sehingga terlalu kecil mendorong dorong bahkan "memaksa" para pemangku kepentingan di sepak bola Indonesia, dalam hal ini pengurus PSSI untuk bertanggung jawab dengan mundur.

Tragedi kemanusiaan yang boleh disebut ekstrim sebagai genosida, pembunuhan massal haruslah diurai sampai yang paling kecil. Kenapa harus dengan gas air mata, siapa yang melepaskannya, atas perintah siapa, atas dasar dan SOP apa perintah itu dan seterusnya.

Sampai, benarkah kematian ratusan orang itu karena akibat keracunan gas air mata dan seterusnya.

Usut secara mendalam, transparan dan imparsial!

Sekali lagi terlalu kecil memikirkan sangsi FIFA, gagal tuan rumah Piala Dunia U-20, sampai "tiji tibeh" seluruh pengurus PSSI mundur.

Atau sampai tidak ada sepak bola lagi di Indonesia.

Terlalu kecil pula memvonis dengan "berhenti bermain bola". Sungguh satu nyawa sekalipun tidak sebanding dengan euforia pecinta sepakbola itu.

Harusnya kematian ratusan orang dalam waktu hampir bersamaan di tempat (locus) yang sama sudah layak menjadi peristiwa pelanggaran HAM berat, yang harus diambil alih secara tegas dan lugas oleh negara.

Sungguh saya ikhlas lahir dan batin tidak akan ngurus sepak bola lagi jika itu sudah impas dengan duka dan air mata keluarga korban tragedi kemanusiaan itu.

Gak dadi pengurus PSSI, gak pathek'en, jika sepakbola yang mestinya hiburan berubah jadi kuburan.

"Ojo dibanding-banding-ke", dengan kerusuhan di Inggris, tragedi Heisel,  dengan kerusuhan antar supporter di Peru, dengan kerusuhan antar supporter Persib vs Persija, bahkan kerusuhan atau bentrok antar supporter di belahan dunia yang lain.

Sekali lagi ini bukan peristiwa sepak bola, bukan juga kerusuhan supporter vs holigan, tapi lebih tepatnya rakyat vs polisi. Ini peristiwa kemanusiaan. Ini "pembantaian" massal. Ini pelanggaran HAM berat. Ini genosida!!!

Penulis adalah pegiat sebap bola

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya