Berita

Gubernur Papua Lukas Enembe/Net

Politik

Belajar dari Kasus Lukas Enembe, Calon Pemimpin Papua ke Depan Harus Lewati Screening

MINGGU, 02 OKTOBER 2022 | 20:54 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas keamanan masyarakat, menghambat pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas.

Fenomena korupsi ini membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap Pemerintah, sebab pelaku korupsi telah mengambil hak-hak rakyat secara paksa.

Berangkat dari potensi bahaya korupsi tersebut, tokoh muda Papua, Ali Kabiay meminta agar ke depan, rekrutmen para pemimpin di wilayah Papua untuk menduduki jabatan-jabatan negara harus melalui proses screening.


“Kita harus melakukan screening kepada para calon pemimpin di Papua, yaitu screening ideologi, screening penggunaan anggaran, dan screening moralitas,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Minggu (2/10).

Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua ini menjelaskan, dari screening itu, dapat diketahui apakah mereka benar-benar mencintai NKRI atau tidak. Berikutnya, bagaimana mereka dapat menggunakan anggaran dengan baik, serta bagaimana moralitas mereka.

"Moralitas ini berkaitan dengan ketuhanan, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin yang amanah, dan bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Pemimpin di Papua itu tidak boleh melawan-melawan sama pemerintah pusat," tegasnya.

Karena itu, harap Ali, Gubernur Lukas Enembe dapat menjadi tokoh panutan bagi kaum muda Papua jika ia dapat membuktikan kepada KPK bahwa dirinya tidak melakukan korupsi, tidak melawan pemerintah pusat, dan tetap menunjukkan rasa cintanya kepada NKRI.

“Gubernur Lukas Enembe sebagai pemimpin harus berjiwa besar karena menjadi contoh bagi rakyat yang dipimpinnya. Lukas harus bisa hadir untuk memenuhi panggilan KPK dalam rangka penyelidikan, guna membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah,” katanya.

Masih soal screening bagi para calon pemimpin Papua, menurut Ali, setelah UU Otsus direvisi dan resmi berlaku, Papua mendapatkan tambahan anggaran Dana Otsus dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 280 sampai Rp 300 triliun per tahun.

Dengan dana yang besar ini, ditambah kekayaan alam Papua yang melimpah, kemajuan tanah Papua akan sulit tertandingi oleh daerah lain jika dikelola oleh para pemimpin yang mumpuni secara ideologi, mumpuni dalam hal tata kelola keuangan dan bermoral baik.  

Ali tak lupa mengajak warga Papua yang hingga saat ini masih tinggal di sekitar rumah kediaman Lukas Enembe untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan warga dan keamanan wilayah.

Pasalnya, kata Ali lagi, keamanan menjadi faktor terpenting dalam membangun suatu daerah. Kalau keamanan bagus, investor dari luar daerah bisa datang ke Papua untuk berinvestasi.

“Kepada para pendukung Pak Lukas, mari kita sama-sama menjaga kondusivitas daerah, dan terutama menghargai masyarakat adat Tabi selaku pemilik hak ulayat Tanah Tabi," ujarnya.

"Karena wilayah Jayapura dan sekitarnya adalah milik masyarakat adat Tabi, dan masyarakat adat Tabi itu terbuka terhadap siapa saja, menerima sapa saja, namun kita harus bisa menghargai tananan masyarakat yang ada di wilayah adat Tabi,” pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya