Berita

Menteri Luar Negeri Sri Lanka Ali Sabry melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-77 PBB di New, York, Amerika Serikat/Net

Dunia

Sering Dikecewakan, Sri Lanka Lebih Waspada Saat Bahas Perjanjian Perdagangan Bebas dengan China

MINGGU, 02 OKTOBER 2022 | 08:45 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Sri Lanka tampaknya mengambil langkah yang lebih berhati-hati atas rencana Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan China, meski berada di tengah krisis.

Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Sri Lanka Ali Sabry melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-77 PBB di New, York, Amerika Serikat.

Dari pernyataan yang dirilis Kedutaan Besar China, kedua belah pihak sepakat untuk mempercepat proses negosiasi dan mengupayakan penyelesaian FTA.


Namun antusiasme serupa tidak terlihat di pihak Sri Lanka, Ali Sabry memang mencuit tentang pertemuan tersebut, tetapi tidak ada jejak diskusi tentang FTA.

Sri Lanka dan China telah membahas FTA sejak 2015. China sendiri sangat tertarik dengan hal itu, sering mengulanginya, dan bahkan menjadikannya syarat untuk melanjutkan investasi keuangan di Sri Lanka.

Dalam siaran pers, Sri Lanka mengatakan bahwa China telah menandatangani lebih dari 26 FTA dengan Kolombo. Namun, krisis ekonomi yang semakin intensif.

Di samping itu, muncul juga pihak-pihak yang menentang perjanjian tersebut di Sri Lanka karena khawatir China dapat memonopoli pasar di sana.

Dengan FTA, China menginginkan tarif nol pada 90 persen barang yang dijual satu sama lain segera setelah FTA ditandatangani, sementara Sri Lanka ingin memulai dengan tarif nol pada hanya setengah dari produk yang bersangkutan dan berkembang secara bertahap selama 20 tahun. Tuntutan Sri Lanka masuk akal dari sudut pandang ekonomi.

Yang membuat China cemas, India dengan cepat datang dengan paket bantuan 4 miliar dolar ASdan memperkuat hubungannya dengan Sri Lanka. China memang mengumumkan pinjaman dan kredit pembeli sebesar 2,5 miliar dolar AS, tetapi itu tidak dilaksanakan.

Saat ini, Sri Lanka terlibat dalam mengelola krisis ekonomi yang sedang berlangsung dan tidak mungkin memiliki waktu atau kecenderungan untuk mulai membahas masalah yang kompleks dan kontroversial seperti FTA dengan China.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya