Berita

Menteri Luar Negeri Sri Lanka Ali Sabry melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-77 PBB di New, York, Amerika Serikat/Net

Dunia

Sering Dikecewakan, Sri Lanka Lebih Waspada Saat Bahas Perjanjian Perdagangan Bebas dengan China

MINGGU, 02 OKTOBER 2022 | 08:45 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Sri Lanka tampaknya mengambil langkah yang lebih berhati-hati atas rencana Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan China, meski berada di tengah krisis.

Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Sri Lanka Ali Sabry melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-77 PBB di New, York, Amerika Serikat.

Dari pernyataan yang dirilis Kedutaan Besar China, kedua belah pihak sepakat untuk mempercepat proses negosiasi dan mengupayakan penyelesaian FTA.


Namun antusiasme serupa tidak terlihat di pihak Sri Lanka, Ali Sabry memang mencuit tentang pertemuan tersebut, tetapi tidak ada jejak diskusi tentang FTA.

Sri Lanka dan China telah membahas FTA sejak 2015. China sendiri sangat tertarik dengan hal itu, sering mengulanginya, dan bahkan menjadikannya syarat untuk melanjutkan investasi keuangan di Sri Lanka.

Dalam siaran pers, Sri Lanka mengatakan bahwa China telah menandatangani lebih dari 26 FTA dengan Kolombo. Namun, krisis ekonomi yang semakin intensif.

Di samping itu, muncul juga pihak-pihak yang menentang perjanjian tersebut di Sri Lanka karena khawatir China dapat memonopoli pasar di sana.

Dengan FTA, China menginginkan tarif nol pada 90 persen barang yang dijual satu sama lain segera setelah FTA ditandatangani, sementara Sri Lanka ingin memulai dengan tarif nol pada hanya setengah dari produk yang bersangkutan dan berkembang secara bertahap selama 20 tahun. Tuntutan Sri Lanka masuk akal dari sudut pandang ekonomi.

Yang membuat China cemas, India dengan cepat datang dengan paket bantuan 4 miliar dolar ASdan memperkuat hubungannya dengan Sri Lanka. China memang mengumumkan pinjaman dan kredit pembeli sebesar 2,5 miliar dolar AS, tetapi itu tidak dilaksanakan.

Saat ini, Sri Lanka terlibat dalam mengelola krisis ekonomi yang sedang berlangsung dan tidak mungkin memiliki waktu atau kecenderungan untuk mulai membahas masalah yang kompleks dan kontroversial seperti FTA dengan China.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

UPDATE

Dapur Emak-emak Dipastikan Terdampak Perang Timur Tengah

Kamis, 05 Maret 2026 | 05:39

Kematian Siswa di Bengkulu Utara Tidak Terkait MBG

Kamis, 05 Maret 2026 | 05:15

Pelaku Penculikan Satu Keluarga di Jombang Berhasil Diringkus Polisi

Kamis, 05 Maret 2026 | 04:59

Perdagangan, Kapal dan Selat Hormuz

Kamis, 05 Maret 2026 | 04:39

Komnas Haji Desak KY Ikut Pantau Sidang Praperadilan Gus Yaqut

Kamis, 05 Maret 2026 | 04:15

DPRD Kota Bogor Terima Curhatan soal Syarat Pengurus RT/RW

Kamis, 05 Maret 2026 | 03:59

Kesalahan Oknum Polisi Jangan jadi Alat Menyerang Institusi

Kamis, 05 Maret 2026 | 03:40

Pelaku Pembunuhan Bocah di KBB Dijerat 20 Tahun Penjara

Kamis, 05 Maret 2026 | 03:21

Rocky Gerung: Damai Adanya di Surga, Perang Pasti akan Berlanjut

Kamis, 05 Maret 2026 | 02:55

DPRD Kota Bogor Godok Aturan Baru Penyelenggaraan Kesehatan

Kamis, 05 Maret 2026 | 02:33

Selengkapnya