Menteri Luar Negeri Sri Lanka Ali Sabry melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-77 PBB di New, York, Amerika Serikat/Net
Pemerintah Sri Lanka tampaknya mengambil langkah yang lebih berhati-hati atas rencana Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan China, meski berada di tengah krisis.
Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Sri Lanka Ali Sabry melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-77 PBB di New, York, Amerika Serikat.
Dari pernyataan yang dirilis Kedutaan Besar China, kedua belah pihak sepakat untuk mempercepat proses negosiasi dan mengupayakan penyelesaian FTA.
Namun antusiasme serupa tidak terlihat di pihak Sri Lanka, Ali Sabry memang mencuit tentang pertemuan tersebut, tetapi tidak ada jejak diskusi tentang FTA.
Sri Lanka dan China telah membahas FTA sejak 2015. China sendiri sangat tertarik dengan hal itu, sering mengulanginya, dan bahkan menjadikannya syarat untuk melanjutkan investasi keuangan di Sri Lanka.
Dalam siaran pers, Sri Lanka mengatakan bahwa China telah menandatangani lebih dari 26 FTA dengan Kolombo. Namun, krisis ekonomi yang semakin intensif.
Di samping itu, muncul juga pihak-pihak yang menentang perjanjian tersebut di Sri Lanka karena khawatir China dapat memonopoli pasar di sana.
Dengan FTA, China menginginkan tarif nol pada 90 persen barang yang dijual satu sama lain segera setelah FTA ditandatangani, sementara Sri Lanka ingin memulai dengan tarif nol pada hanya setengah dari produk yang bersangkutan dan berkembang secara bertahap selama 20 tahun. Tuntutan Sri Lanka masuk akal dari sudut pandang ekonomi.
Yang membuat China cemas, India dengan cepat datang dengan paket bantuan 4 miliar dolar ASdan memperkuat hubungannya dengan Sri Lanka. China memang mengumumkan pinjaman dan kredit pembeli sebesar 2,5 miliar dolar AS, tetapi itu tidak dilaksanakan.
Saat ini, Sri Lanka terlibat dalam mengelola krisis ekonomi yang sedang berlangsung dan tidak mungkin memiliki waktu atau kecenderungan untuk mulai membahas masalah yang kompleks dan kontroversial seperti FTA dengan China.
