Berita

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi di gedung Mahkamah Konstitusi/RMOL

Politik

Hasil Klarifikasi 9 Mantan Hakim Konstitusi: Sekjen MK Tak Tahu Menggantikan Aswanto

SABTU, 01 OKTOBER 2022 | 17:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keputusan Komisi III DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pada Kamis (29/9), berupa pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto dari Mahkamah Konstitusi (MK), ditanyakan langsung kejelasan persoalannya oleh 9 mantan Hakim Konstitusi kepada pejabat lembaga yudikatif ini.

Dari sembilan mantan Hakim Konstitusi yang meminta klarifikasi langsung kepada pihak MK, empat di antaranya hadir secara fisik ke Kantor MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu siang (1/10).

Mereka yang hadir langsung ke Kantor MK ialah Jimly Asshiddiqie, Maruarar Siahaan, Hamdan Zoelva, hingga Mahfud MD yang kini tengah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan.

Sementara lima orang sisanya hadir secara virtual melalui aplikasi zoom ialah Mohammad Laica Marzuki, Harjono, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna.

Jimly menjelaskan, pihaknya tidak dapat bertemu dengan Ketua MK Anwar Usman dalam pertemuan tersebut, sehingga hanya bisa mendapat penjelasan dari Sekretaris Jendral MK Muhammad Guntur Hamzah.

Dalam perbincangannya dengan Guntur, Jimly beserta seluruh mantan Hakim Konstitusi yang hadir fisik maupun virtual mendapati fakta terkait proses pemberhentian Aswanto yang dalam keputusan Komisi III DPR RI juga menggantinya dengan Guntur.

"Kita mendengar fakta klarifikasinya itu bagaimana. Maka kita dibagikan surat menyurat dari MK. Kemudian Pak Guntur sebagai Sekjen menjelaskan kronologinya. Ternyata dia juga mendadak, dia juga tidak tahu," ujar Jimly saat ditemui wartawan usai pertemuan.

Bahkan, dijelaskan Jimly, Guntur sebagai orang yang ditunjuk DPR RI untuk menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Aswanto sudah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.

Namun katanya, Guntur sama sekali tidak tahu bahwa Hakim Konstitusi yang digantikan posisinya oleh dirinya ialah Aswanto.

"Dalam tanda petik, (saat) fit and proper test tanpa tahu siapa yang mau diganti. Dan dalam paripurna sampai kemudian dia (Guntur) dikukuhkan menjadi calon itu diterima, sampai hari itu dia belum tahu mengganti siapa,"kata Jimly menjelaskan pengakuan Sekjen MK tersebut.

Tak sampai di situ, Jimly juga dijelaskan Guntur langkah-langkah yang dilakukan usai namanya disahkan dalam Rapat Paripurna sebagai Hakim Konstitusi.

"Sehingga dia (Guntur) pun menghubungi tiga orang Hakim (Kontitusi) yang dari (pilihan) DPR. Satu per satu ditanya, dilaporin sama dia. Belum jelas, siapa ini. Nah sampai wartawan yang memberi tahu, bahwa oh ini Pak Aswanto," urainya.

Setelah mendapat penjelasan itu, Jimly dan juga mantan-mantan Hakim Konstitusi yang mengikuti pertemuan itu tak menyangka fakta yang terjadi adalah demikian.

"Nah pada kaget semua. Karena dari segi urutan masa jabatan, yang duluan harus berganti bukan Pak Aswanto kan, Wahiduddin Adams," ucapnya.

"Nah, sedangkan Pak Aswanto itu baru bulan Maret 2024. Tahun 2023 saja masih kecepatan karena menurut UU (MK) itu 6 bulan, 3 bulan. Jadi itu kecepatan, apalagi ini 2024," tambah Jimly menjelaskan.

Populer

Muktamar Muhammadiyah Mengerucut ke Tiga Nama Ini

Sabtu, 19 November 2022 | 16:23

Membuka Kemungkinan PKB Dukung Anies Baswedan

Selasa, 22 November 2022 | 02:55

Koalisi Pakatan Harapan Diprediksi Raih Kursi Terbanyak Pada Pemilu Malaysia Hari Ini

Sabtu, 19 November 2022 | 12:52

Warga Dogiyai Mencari Dugaan Orang Hilang, Polisi Harus Apresiasi dan Kerja Sama

Jumat, 18 November 2022 | 21:56

Urai Teknik Nabok Nyilih Tangan, RR: Sekarang Gubernur DKI Siap Merusak Apa yang Dikerjakan Anies

Minggu, 20 November 2022 | 11:34

"Anies Effect" Mulai Terasa, Partai Besar Hingga Jokowi Diyakini Akan Dukung Anies Baswedan Capres 2024

Kamis, 17 November 2022 | 08:42

Hasil Pemilihan Muktamar Muhammadiyah: Haedar Nashir Teratas Disusul Abdul Muti dan Anwar Abbas

Minggu, 20 November 2022 | 00:11

UPDATE

Ace Hasan Jelaskan Peran DPR RI Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Senin, 28 November 2022 | 00:17

Arsjad Rasjid Ambisi jadi Menteri jika Ganjar Terplih jadi Presiden

Minggu, 27 November 2022 | 23:55

PPI Dunia Dukung Pemerintah Banding Atas Putusan Sengketa Ekspor Bijih Nikel

Minggu, 27 November 2022 | 23:30

Kepala BP2MI Minta Perang, Andi Sinulingga: Di Otaknya yang Berbeda Itu Lawan

Minggu, 27 November 2022 | 23:01

Tantangan Pemiu 2024

Minggu, 27 November 2022 | 23:00

Ridlwan Habib: Panglima TNI Harus Mampu Pahami Proses Politik, Bukan Berpolitik Praktis

Minggu, 27 November 2022 | 22:36

Lewat Polling, Rapimwil PPP Jateng Hasilkan Nama Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024

Minggu, 27 November 2022 | 22:15

Anwar Ibrahim, The Lion of Malays

Minggu, 27 November 2022 | 22:00

Kritik Acara Nusantara Bersatu, PDIP: Kalau Relawan Sejati, Harusnya Turun Bantu Rakyat Cianjur

Minggu, 27 November 2022 | 21:59

Kemitraan Antarnegara Penting untuk Atasi Tantangan Eksploitasi Internet Ekstremis Kekerasan

Minggu, 27 November 2022 | 21:51

Selengkapnya