Perwakilan tetap India di PBB, Ruchira Kamboj/Net
India memilih untuk tidak memberikan suara atau abstain pada rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang mengutuk referendum ilegal Rusia terhadap empat wilayah Ukraina yang berhasil dikuasai.
Perwakilan Tetap India untuk PBB Ruchira Kamboj mengatakan negaranya sangat terganggu oleh kondisi perang Rusia-Ukraina dan menyerukan untuk segera menghentikan eskalasi.
"Mengingat situasi yang berkembang, India memutuskan untuk abstain pada resolusi tersebut. Kami mendesak agar semua pihak terkait segera menghentikan kekerasan dan permusuhan," ujarnya seperti dimuat
Hindustan Times pada Sabtu (1/10).
Mengacu pada pernyataan PM Narendra Modi kepada Presiden Vladimir Putin di sela-sela KTT SCO, Uzbekistan, Kamboj mengatakan India dengan tulus berharap pembicaraan damai dapat segera dimulai untuk menghasilkan gencatan senjata dan resolusi.
“Jalan menuju perdamaian mengharuskan kita untuk menjaga semua saluran diplomasi tetap terbuka. Maka perlu untuk segera menemukan jalan untuk kembali ke meja perundingan," jelasnya.
Kamboj menegaskan bahwa posisi India sejak awal sudah jelas dan konsisten tentang konflik Rusia-Ukraina. Negaranya akan terus mendukung upaya dialog perdamaian antara keduanya berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di piagam PBB.
"Tatanan global berlabuh pada prinsip-prinsip Piagam PBB, hukum internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial semua negara. Eskalasi retorika atau ketegangan bukanlah kepentingan siapa pun," tegasnya.
Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara pada Jumat (30/9) melalukan pemungutan suara untuk rancangan resolusi yang diajukan oleh AS dan Albania untuk mengutuk upaya aneksasi Rusia.
Resolusi tersebut menyatakan bahwa PBB tidak mengakui hasil referendum ilegal Rusia yang digelar pada 23 hingga 27 September lalu di empat wilayah Ukraina, yakni Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhya.
Resolusi itu gagal diadopsi karena Rusia memvetonya. Dari 15 negara Dewan, 10 negara menyetujui resolusi, sementara China, Gabon, India dan Brasil abstain.
