Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin bersama pemimpin empat wilayah yang menyatakan diri ingin bergabung dengan Rusia, setelah upacara aksesi pada Jumat 30 September 2022/Net

Dunia

Putin Resmi Teken Aksesi Empat Wilayah, AS Langsung Hajar Rusia dengan Sanksi Lebih Berat

SABTU, 01 OKTOBER 2022 | 07:53 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia kembali dihantam sanksi berat Amerika Serikat setelah Presiden Vladimir Putin menandatangani aksesi empat wilayah yang menyatakan ingin bergabung dengan Rusia.

Washington juga memperingatkan bahwa mereka akan memberi sanksi kepada siapa pun di luar Rusia yang berupaya memberikan dukungan politik atau ekonomi untuk aksesi  yang diklaim.

Dalam pengumuman hari Jumat (30/9), Departemen Keuangan mengatakan telah menunjuk 14 orang di lingkungan industri militer Rusia, anggota keluarga pejabat senior Rusia, 278 anggota legislatif Rusia, dan tiga pemimpin senior di sektor keuangan Rusia.


“Kami tidak akan berdiam diri saat Putin dengan curang mencoba mencaplok bagian-bagian Ukraina," kata Menteri Keuangan Janet Yellen, seperti dikutip dari AFP.

"Departemen Keuangan dan pemerintah AS mengambil tindakan besar hari ini untuk semakin melemahkan industri militer Rusia yang sudah terdegradasi dan melemahkan kemampuannya untuk mengobarkan perang ilegal,” ujarnya.

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan juga menunjuk 109 anggota Duma Negara tambahan, 169 anggota Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia, dan Elvira Sakhipzadovna Nabiullina, gubernur bank sentral Rusia, ke dalam sanksi.

Sebuah perusahaan China juga ikut terkena sanksi untuk apa yang dikatakan Departemen Keuangan mendukung perusahaan pengadaan pertahanan Rusia yang ditunjuk AS.

Seorang mantan penasihat Putin, deputi gubernur pertama bank sentral Rusia, deputi perdana menteri dan anggota keluarga pejabat dewan keamanan nasional lainnya juga dikenai sanksi.

"Departemen Keuangan, pemerintah AS, dan sekutu kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan cepat dan keras terhadap individu dan perusahaan di dalam dan di luar Rusia yang terlibat dalam perang ini dan referendum palsu ini," kata Yellen.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri mengatakan pihaknya menempatkan pembatasan visa pada 910 orang, termasuk anggota militer Rusia, pejabat militer Belarusia, dan proksi Rusia, karena dianggap melanggar kedaulatan Ukraina, integritas teritorial, dan kemerdekaan politik.

“Amerika Serikat dengan tegas menolak upaya penipuan Rusia untuk mengubah perbatasan Ukraina yang diakui secara internasional,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken.

"Ini jelas merupakan pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB," ujarnya.

Pejabat AS dan sebagian besar komunitas internasional sebelumnya mengatakan mereka tidak akan pernah mengakui pencaplokan Rusia atas tanah Ukraina.

Setelah langkah Putin pada hari Jumat, Presiden AS Joe Biden mengatakan pihaknya tidak memiliki legitimasi dan mengatakan AS akan terus memberikan senjata kepada Ukraina untuk mempertahankan diri.

"Dan saya berharap untuk menandatangani undang-undang dari Kongres yang akan memberikan tambahan 12 miliar dolar AS untuk mendukung Ukraina,” kata Biden.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya