Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin bersama pemimpin empat wilayah yang menyatakan diri ingin bergabung dengan Rusia, setelah upacara aksesi pada Jumat 30 September 2022/Net

Dunia

Putin Resmi Teken Aksesi Empat Wilayah, AS Langsung Hajar Rusia dengan Sanksi Lebih Berat

SABTU, 01 OKTOBER 2022 | 07:53 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia kembali dihantam sanksi berat Amerika Serikat setelah Presiden Vladimir Putin menandatangani aksesi empat wilayah yang menyatakan ingin bergabung dengan Rusia.

Washington juga memperingatkan bahwa mereka akan memberi sanksi kepada siapa pun di luar Rusia yang berupaya memberikan dukungan politik atau ekonomi untuk aksesi  yang diklaim.

Dalam pengumuman hari Jumat (30/9), Departemen Keuangan mengatakan telah menunjuk 14 orang di lingkungan industri militer Rusia, anggota keluarga pejabat senior Rusia, 278 anggota legislatif Rusia, dan tiga pemimpin senior di sektor keuangan Rusia.


“Kami tidak akan berdiam diri saat Putin dengan curang mencoba mencaplok bagian-bagian Ukraina," kata Menteri Keuangan Janet Yellen, seperti dikutip dari AFP.

"Departemen Keuangan dan pemerintah AS mengambil tindakan besar hari ini untuk semakin melemahkan industri militer Rusia yang sudah terdegradasi dan melemahkan kemampuannya untuk mengobarkan perang ilegal,” ujarnya.

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan juga menunjuk 109 anggota Duma Negara tambahan, 169 anggota Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia, dan Elvira Sakhipzadovna Nabiullina, gubernur bank sentral Rusia, ke dalam sanksi.

Sebuah perusahaan China juga ikut terkena sanksi untuk apa yang dikatakan Departemen Keuangan mendukung perusahaan pengadaan pertahanan Rusia yang ditunjuk AS.

Seorang mantan penasihat Putin, deputi gubernur pertama bank sentral Rusia, deputi perdana menteri dan anggota keluarga pejabat dewan keamanan nasional lainnya juga dikenai sanksi.

"Departemen Keuangan, pemerintah AS, dan sekutu kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan cepat dan keras terhadap individu dan perusahaan di dalam dan di luar Rusia yang terlibat dalam perang ini dan referendum palsu ini," kata Yellen.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri mengatakan pihaknya menempatkan pembatasan visa pada 910 orang, termasuk anggota militer Rusia, pejabat militer Belarusia, dan proksi Rusia, karena dianggap melanggar kedaulatan Ukraina, integritas teritorial, dan kemerdekaan politik.

“Amerika Serikat dengan tegas menolak upaya penipuan Rusia untuk mengubah perbatasan Ukraina yang diakui secara internasional,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken.

"Ini jelas merupakan pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB," ujarnya.

Pejabat AS dan sebagian besar komunitas internasional sebelumnya mengatakan mereka tidak akan pernah mengakui pencaplokan Rusia atas tanah Ukraina.

Setelah langkah Putin pada hari Jumat, Presiden AS Joe Biden mengatakan pihaknya tidak memiliki legitimasi dan mengatakan AS akan terus memberikan senjata kepada Ukraina untuk mempertahankan diri.

"Dan saya berharap untuk menandatangani undang-undang dari Kongres yang akan memberikan tambahan 12 miliar dolar AS untuk mendukung Ukraina,” kata Biden.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Konversi LPG Ke CNG Jangan Sampai Jadi "Luka Baru" Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:11

Apa Itu Love Scamming? Waspada Ciri-Cirinya

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:04

Rano Karno Ingin JIS Sekelas San Siro

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Geram Devisa Hasil Ekspor Sawit-Batu Bara Tak Disimpan di Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:42

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi DJKA

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:38

Ini Strategi OJK Jaga Bursa usai 18 Saham RI Dicoret MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:35

Cot Girek dan Ujian Menjaga Kepastian Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:27

Prabowo Bakal Renovasi 5 Ribu Puskesmas dari Duit Sitaan Satgas PKH

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:25

Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi demi Pangkas Keruwetan Izin Usaha

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:11

Kementerian PU Bangun Akses Tol, Maksimalkan Konektivitas Kota Salatiga

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:02

Selengkapnya