Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres/Net
Perserikatan Bangsa Bangsa mengecam referendum Donbas dan menegaskan bahwa hasil dari referendum tersebut adalah tidak sah.
Dengan demikian, menurut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pernyataannya pada Kamis, aksesi Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Lugansk (LPR), serta wilayah Kherson dan Zaporozhye ke Rusia tidak memiliki kekuatan hukum.
"Setiap keputusan untuk melanjutkan pencaplokan wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia, layak untuk dikritik dan dikecam karena tidak ada dasar hukumnya," kata Guterres seperti dikutip dari
TASS. Ia kemudian memaparkan isi dari Piagam PBB di mana setiap pencaplokan wilayah suatu Negara oleh Negara lain yang diakibatkan oleh ancaman atau penggunaan kekuatan merupakan pelanggaran terhadap Prinsip-Prinsip Piagam PBB dan hukum internasional.
"Federasi Rusia, sebagai salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan, berbagi tanggung jawab khusus untuk menghormati Piagam tersebut," tegasnya, menambahkan bahwa tindakan Rusia yang akan menandatangani aksesi empat wilayah tersebut sama juga dengan mencemooh tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Ini adalah eskalasi yang berbahaya. Itu tidak memiliki tempat di dunia modern. Tidak dapat diterima," katanya.
Setiap keputusan Rusia untuk maju terus dalam upaya aksesi akan semakin membahayakan prospek perdamaian. Ini akan memperpanjang dampak dramatis pada ekonomi global, terutama negara-negara berkembang dan menghambat kemampuan PBB untuk memberikan bantuan penyelamatan jiwa di seluruh Ukraina dan sekitarnya.
"Sudah saatnya untuk mundur dari jurang. Sekarang lebih dari sebelumnya, kita harus bekerja sama untuk mengakhiri perang yang menghancurkan dan tidak masuk akal ini dan menegakkan Piagam PBB dan hukum internasional," tutup Guterres.
