Berita

Wakil Presiden AS Kamala Harris berada di di pangkalan angkatan laut di Yokosuka, Jepang, Rabu 28 September 2022/Net

Dunia

China: Persoalan Taiwan Tidak Sama dengan Masalah Ukraina

KAMIS, 29 SEPTEMBER 2022 | 09:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Seringnya sejumlah pihak menghubung-hubungkan masalah Ukraina dengan persoalan Taiwan mendapat tanggapan dari Pemerintah China.

Dalam konferensi pers reguler di Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan bahwa Taiwan adalah masalah internal China dan mencoba menghubungkannya dengan peristiwa di Ukraina adalah sesuatu yang tidak pantas.

“Siapa pun yang berusaha menyindir relevansi masalah Ukraina dengan persoalan Taiwan selalu didorong oleh perhitungan politik,” kata Wang, setelah AFP bertanya mengapa Beijing tidak secara eksplisit mengutuk Rusia atas Ukraina dan apakah itu akan mendorong separatisme.


"Siapa pun yang berharap untuk mengeksploitasi masalah Ukraina dan menemukan dalih untuk 'kemerdekaan Taiwan' hanya akan berakhir sia-sia,” tambah Wang..

Juru bicara itu kemudian menegaskan bahwa persoalan Taiwam adalah murni urusan internal China sebagai pemiliknya.

“Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah China dan masalah Taiwan adalah murni urusan dalam negeri China,” tegas Wang.

“Persoalan Taiwan dan masalah Ukraina berbeda sifatnya dan tidak dapat dibandingkan sama sekali," lanjutnya.

Pertanyaan AFP muncul setelah Wang mengutuk pernyataan Wakil Presiden AS Kamala Harris, yang mengunjungi Jepang minggu ini dan mengatakan pemerintahnya bermaksud untuk mendukung pertahanan diri Taiwan dan memperdalam hubungan tidak resmi Washington dengan pulau itu.

Harris juga menuduh China berusaha merusak tatanan internasional berbasis aturan.

"AS telah melanggar kedaulatan dan integritas teritorial China dengan kunjungan Ketua DPR Nancy Pelosi ke Taipei pada awal Agustus," kata Wang.

Meskipun tidak secara khusus mengomentari apa yang dikatakan Harris, dia mencatat bahwa ini mempertanyakan komitmen AS terhadap kebijakan 'Satu China', yang berulang kali dikonfirmasi secara tertulis selama beberapa tahun terakhir.

“Berbicara tentang aturan, menjaga komitmen adalah aturan paling dasar,” kata Wang.

“Jika AS bahkan tidak bisa memegang kata-katanya sendiri, dalam posisi apa berbicara tentang aturan dan ketertiban? Negara seperti itu hanya bisa menjadi pengganggu aturan internasional," ujarnya.

Taiwan telah dijalankan oleh nasionalis China yang meninggalkan daratan pada tahun 1949, setelah kalah perang saudara melawan Komunis. Beijing sementara itu telah menganggapnya sebagai bagian tak terpisahkan dari China.


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya