Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Di Tengah Kontroversi Soal Biaya, Upacara Pemakaman Mewah Shinzo Abe Tetap Digelar Hari ini

SELASA, 27 SEPTEMBER 2022 | 15:58 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemakaman Shinzo Abe, mantan Perdana Menteri Jepang terlama, yang akan digelar pada Selasa (27/9) waktu setempat, tidak lagi diwarnai dengan kesedihan, seperti saat tragedi penusukannya terjadi. Akan tetapi berita pemakaman tersebut kini diwarnai dengan ketegangan antara pihak oposisi, publik dan pemerintah.

Pemakaman kenegaraan yang menggunakan dana publik sebesar 11,8 juta dolar atau senilai Rp 178 miliar ini telah memicu banyaknya reaksi sinis dari publik, lantaran ongkos pemakaman tersebut dianggap terlalu mahal dan hanya membuang-buang uang, di saat Jepang saat ini sedang berjuang mengatasi inflasi tertingginya.

Seperti dimuat Global News pada Senin (26/9), beberapa pihak oposisi menyelenggarakan rapat umum untuk membahas pemakaman Abe. Mereka sepakat mengatakan, uang pajak seharusnya dibelanjakan untuk tujuan yang lebih berarti, seperti untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang melebar yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang diciptakan oleh Abe.


“Menghabiskan uang pajak kami yang berharga untuk pemakaman kenegaraan tanpa dasar hukum, adalah tindakan yang menginjak-injak konstitusi,” ujar salah satu pihak oposisi, Takakage Fujita, ketika rapat umum di Tokyo.

Atas hal tersebut, Perdana Menteri Jepang saat ini, Fumio Kishida telah dikritik karena memaksakan acara mahal untuk Abe, yang dibunuh pada bulan Juli lalu, di tengah meluasnya kontroversi tentangnya. Kematian Abe telah membongkar hubungan antara Abe, Partai Demokrat Liberal (LDP) dengan Gereja Unifikasi, yang dikenal oleh publik sebagai gereja aliran sesat.

Terkuaknya hubungan politisi LDP dan gereja ini telah memicu reaksi marah dari publik terhadap Kishida. Para penentang mengatakan, mengadakan pemakaman kenegaraan untuk Abe setara dengan dukungan ikatan partai dengan Gereja Unifikasi. Peringkat dukungan kepada partai Kishida kemudian menjadi turun ke dalam titik terendahnya karena kontroversi tersebut. Kishida lantas meminta maaf kepada publik dan bersumpah untuk memutuskan hubungan partai dengan gereja.

Sekelompok pengacara Jepang ikut melakukan protes dengan mengajukan sejumlah tuntutan hukum di pengadilan di seluruh negeri untuk menghentikan pemakaman itu, meskipun salah satu dari mereka dilaporkan telah dipecat. Seorang pria tua juga telah membakar dirinya di dekat kantor perdana menteri sebagai aksi protes nyata dari penolakan pemakaman mewah untuk Shinzo Abe.
Sementara itu di tengah aksi protes yang meningkat, pemakaman mewah Abe tetap dilanjutkan. Menurut Kishida, pemimpin terlama dalam sejarah politik modern Jepang itu layak untuk mendapatkan kehormatan ini.

Di tengah aksi serangan dan kemarahan dari publik hingga oposisi terkait pemakaman Abe, Kishida akan melakukan pembicaraan maraton dengan para pemimpin asing yang berkunjung ke pemakaman Abe, yang disebut sebagai "diplomasi pemakaman" untuk memperkuat hubungan saat Jepang sedang menghadapi tantangan regional dan global, termasuk ancaman dari China, Rusia, dan Korea Utara.

Sekitar 4.300 orang, termasuk anggota parlemen Jepang serta pejabat asing dan lokal dikabarkan akan menghadiri pemakaman tersebut. Termasuk Wakil Presiden AS Kamala Harris, Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Namun telah dikonfirmasi tidak ada pemimpin Kelompok Tujuh yang hadir pada acara pemakaman Abe.

Upacara akan dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat, abu Abe akan dibawa ke pemakaman oleh istrinya, dan petugas upacara penghormatan akan menembakkan 19 peluru meriam. Puluhan ribu polisi akan dikerahkan, sementara jalan-jalan terdekat akan ditutup, untuk menghindari dari kecerobohan yang kembali terjadi oleh penyusup yang berusaha mengacaukan pemakaman.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya