Sebelum Diberlakukan, Pemerintah Baiknya Massifkan Uji Coba Konversi Kompor Listrik

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa pemerintah belum akan memberlakukan program konversi kompor gas ke listrik pada tahun ini. Namun demikian, pemerintah akan melakukan uji coba di Solo dan Denpasar,  sebanyak 2 ribu unit.

Setelah diujicoba nantinya akan dievaluasi langsung oleh pemerintah. Tujuannya, untuk perbaikan dari program konversi kompor gas ke kompor listrik.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah melanjutkan ujicoba konversi elpiji ke listrik dan membuktikan bahwa dengan cara ini masyarakat bisa berhemat.

“Perlu, lebih banyak uji coba, daerah diperluas, konteksnya di daerah yang masyarakat perkampungan banyak. Jangan di kota, meski di kota juga perlu. Saya ingin melihat apakah menggunakan kompor gas lebih mahal dari listrik, artinya teori cost benefit,” tegas Trubus, Senin (26/9).

Trubus sendiri mengaku sudah turun ke lapangan dan bicara dengan masyarakat. Dia menyimpulkan, belum ada urgensinya untuk mengkonversi elpiji ke kompor listrik.

“Artinya kebijakan konversi tidak ada urgensinya, persoalannya, itu yang namanya kebijakan apa yang dimaui pemerintah. Pemerintah maunya mengkonversi jadi kompor listrik, sehingga kebijakan ini menjadi tidak tepat peruntukannya, tidak tepat.” katanya.

Menurutnya, pemerintah masih belum melakukan komunikasi publik yang kepada masyarakat atas kebijakan ini. Selain itu infrastruktur pendukung juga belum siap.

“Karena infrastruktur harus disiapkan semua, misal kalau rusak bawa kemana. Harus dimodifikasi sesuai dengan watt masyarakat. Ada kolaborasi dengan para pabrikan, agar lebih sederhana. Apalagi keluhan di masyarakat listrik sering mati,” imbuhnya.

Sebelumnya Menko Airlangga juga menegaskan, pemerintah belum akan memberlakukan konversi kompor gas elpiji tiga kilogram menjadi kompor listrik induksi pada tahun ini.

Trubus menambahkan, kebijakan ini bahkan tidak akan terwujud pada masa sisa pemerintahan Presiden Jokowi.

“Saya lihat di masa Pak Jokowi enggak mampu. Kalau bicara kebijakan publik, tidak mungkin jangka pendek, “ demikian Trubus.