Rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa turut dihadiri tiga matra TNI/RMOL
Komisi I DPR RI memutuskan untuk menutup rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrachman, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (26/9).
Adapun pembahasan yang dibicarakan antar Kementerian Pertahanan, TNI dan Komisi I itu terkait dengan rencana kegiatan dan anggaran kementerian dan lembaga tahun 2023.
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menuturkan fokus rapat hari ini Komisi I telah menyepakati dan mendukung peningkatan anggaran yang disodorkan Kementerian Pertahanan dan institusi TNI. Mengingat kondisi geopolitik global saat ini mendorong adanya penambahan anggaran kedua institusi negara itu.
“Karena itu, kami dorong penambahan anggaran Kemhan/TNI harus lebih jadi perhatian pemerintah karena alutsista yang perlu modernisasi dan belanja. Sehingga kalau dengan dukungan anggaran minim maka dalam 2-3 tahun kedepan kita enggak bisa penuhi kebutuhan alutsista kita,†kata Yan usai rapat.
“Padahal kita sayangkan prajurit kita di daerah-daerah tidak ditunjang dengan alutsta baik sehingga lakukan operasi mengandalkan intelijensi mereka dan kemampuan sendiri,†imbuhnya.
Legislator dari Fraksi Gerindra ini menambahkan jika pemerintah tidak memberikan perhatian terhadap TNI maka akan berisiko terhadap pertahanan negara. Pasalnya, prajurit di lapangan saat ini kekurangan alutsista maupun biaya operasional yang harus ditunjang negara,
“Kalau operasi dilakukan itu maka akan banyak kendala, kalau menuntut mereka profesional, enggak bisa juga. Mereka lakukan tupoksi dengan baik karena ada kendala-kenadal utama yang mereka hadapi,†katanya.
Menurutnya, kondisi antar pulau di Indonesia berbeda-beda, dia mencontohkan di Papua yang hingga saat ini belum mereda. Pasalnya, dukungan terhadap alutsista di Papua terbatas, sehingga para prajurit TNI yang melakukan operasi dengan target operandi tepat sasaran tidak bisa terpenuhi.
“Karena itu ke depannya, hal-hal ini harus jadi perhatian pemerintah, terutama Menkeu berikan dukungan anggaran yang maksimal pada Kemhan untuk bangun postur keamanan kita, kekuatan pertahanan, belanja altusita,†katanya.
“Kalau itu bisa dilakukan maka kemampuan prajurit kita dengan SDM yang baik di darat laut udara, bisa maksimal untuk laksanakan tupoksi ssuai tupoksi TNI ssuai harapan masyarakat,†tutupnya.
