Berita

Presiden Moldova Maia Sandu/Net

Dunia

Moldova Akan Cabut Kewarganegaraan Warganya Jika Ikut-ikutan Perang di Ukraina

SENIN, 26 SEPTEMBER 2022 | 17:27 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Moldova mengambil langkah tegas untuk mencegah warganya tidak ikut berperang di Ukraina. Salah satunya dengan sanksi pencabutan kewarganegaraan.

Presiden Maia Sandu pada Senin (26/9) mengumumkan kemungkinan pencabutan kewarganegaraan sebagai sanksi bagi warga negaranya yang pergi berperang untuk Rusia di Ukraina.

Langkah itu diambil lantaran terdapat 200 ribu warganya yang memiliki kewarganegaraan ganda. Mereka tinggal di wilayah Trandniestria Moldova dan memegang paspor Rusia. Mereka dikhawatiran dapat ikut dipanggil oleh otoritas Moskow yang saat ini sudah meluncurkan mobilisasi militer untuk memperkuat pasukan di Ukraina.


"Untuk mencegah hal itu terjadi, kami sedang menganalisis kemungkinan penerapan proses pencabutan kewarganegaraan Moldova bagi orang-orang (dengan paspor Rusia) yang berjuang di pihak agresor," kata Sandu, seperti dimuat Reuters.

Sandu mengatakan pihaknya juga melakukan konsultasi dengan Moskow agar warganya tidak ikut dipanggil untuk berperang.

"Kami juga melihat kemungkinan untuk membuat hukuman lebih keras bagi warga negara Moldova (tanpa paspor Rusia) yang berada di jajaran angkatan bersenjata agresor," lanjutnya.

Rusia telah menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Transdniestria sejak awal 1990-an ketika konflik bersenjata melihat separatis pro-Rusia merebut sebagian besar wilayah dari kendali Moldova.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya