Berita

Perdana Menteri Shehbaz Sharif/Net

Dunia

Pakistan Prihatin dengan Kehadiran Teroris di Afghanistan, Hamid Karzai: Justru Kami yang Menjadi Korban Terorisme

SENIN, 26 SEPTEMBER 2022 | 06:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ketegangan antara Pakistan dan Afghanistan kemungkinan akan kembali berkobar setelah pidato  yang disampaikan Perdana Menteri Shehbaz Sharif di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ( UNGA ) yang membuat marah Imarah Islam.  

Sharif  mengatakan bahwa Pakistan berbagi perhatian dengan masyarakat internasional karena ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok teroris yang beroperasi dari Afghanistan. Ia kemudian mendesak masyarakat internasional untuk tetap  terlibat dengan Taliban Afghanistan atas kekhawatiran kehadiran kelompok teroris itu.

Dalam pidatonya itu ia menyebut kelompok teroris yang menurutnya masih beroperasi di Afghanistan seperti i  ISIS-K, Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP),  Al-Qaeda, Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM) dan Gerakan Islam Uzbekistan (IMU).


"Semuanya perlu ditangani secara komprehensif, dengan dukungan dan kerja sama dari otoritas sementara Afghanistan," ujar Sharif,  seperti dilaporkan  Tolo News.

Pidato  Sharif  memicu reaksi keras dari pemerintah sementara Afghanistan.

Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai. Karzai mengatakan bahwa justru Afghanistan telah menjadi korban terorisme. Ia juga melempar balik tuduhan Sharif dengan mengatakan, di bawah pemerintah Pakistan, tempat-tempat perlindungan teroris telah aktif kembali dan digunakan untuk melawan Afghanistan selama beberapa dekade.

Kementerian Luar Negeri Afghanistan juga bereaksi dengan mengeluarkan pernyataan yang menolak mentah-mentah isi pidato Sharif dan mengatakan bahwa tuduhan itu sangat tidak berdasar.  

"Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Pakistan, menyatakan keprihatinan bahwa ancaman terorisme masih ada di Afghanistan. Kekhawatiran ini, berdasarkan informasi dan sumber yang salah, diangkat karena pihak-pihak terkait belum menyerahkan kursi Afghanistan di PBB kepada pemilik yang sah, legal dan politis, pemerintah Afghanistan,” kata Kementerian.

"Jika hak ini memang diberikan kepada pemerintah Afghanistan, itu akan membuka kesempatan untuk secara langsung berbagi realitas Afghanistan dengan negara-negara regional dan dunia dan mengatasi masalah apa pun," tambah pernyataan itu.

Imarah Islam sekali lagi menolak pernyataan Sharif  dan menegaskan kembali posisinya kepada dunia, menegaskan bahwa wilayah Afghanistan tidak akan digunakan untuk melawan negara lain atau kelompok bersenjata yang saat ini hadir di Afghanistan.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya