Rapat BPH MES, Bahas Arah Kebijakan Hingga Pengembangan Jaringan

Badan Pengurus Harian (BPH Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menggelar rapat untuk membahas arah kebijakan hingga relisasi program kerja tahun 2022 di kantor DPP MES di Muamalat Tower, Jakarta, Jumat (23/9).

Dalam rapat pengurus MES periode 1442-1445 H ini, turut memaparkan misi MES hingga tahun 2030 mendatang. Adapun tahun 2021-2023 MES mendukung Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia.

Sementara pada tahun 2024-2027, akan memperkuat kontribusi ekonomi dan keuangan syariah dalam perekonomian nasional. Dan pada tahun 2028-2030 MES mendorong implementasi sistem ekonomi dan keuangan syariah yang menyeluruh.

Sementara arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu pengembangan pasar industri halal di dalam dan luar negeri, pengembangan industri keuangan
syariah nasional, investasi bersahabat yang melibatkan pengusaha di daerah dan pengembangan ekonomi syariah dari pedesaan secara berkelanjutan.

Terkait dengan perkembangan jaringan MES, per 20 September 2022 perwakilan MES sudah ada di Banten, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung, Maluku da Sumatera Barat.

Sementara terdapat 11 perwakilan wilayah khusus (PWK) yaitu di Amerika Serikat, Federasi Rusia, Kerajaan Maroko, Korea Selatan, Republik Arab Mesir, RDR Aljazair, Tiongkok, Oman,Yaman, Prancis, Polandia dan Hongaria menunggu pelantikan pengurus.

Adapun direncanakan pembentukan PWK berikutnya di  Brunei Darussalam, Hongkong, Thailand, Tunisia, Swiss dan Belanda. Sementara rencana pembentukan perwakilan wilayah (PW) di dalam negeri akan dibentuk di Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, NTT, Papua dan Papua Barat.

BPH juga menguraikan sejumlah kegiatan organisasi yang telah dilakukan antara lain mewujudkan silaturahim di antara pelaku-pelaku ekonomi, perorangan, dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mendorong pengembangan aktivitas ekonomi syariah sehingga menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam kegiatan usaha termasuk dalam hal investasi dan menginisiasi dan mengembangkan berbagai lembaga atau badan yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.