Suasana atau iklim politik jelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dinilai telah terperangkap pada hal-hal yang cenderung pada "ketenaran" atau populisme.
Siaga 98 menjadi salah satu pihak yang menyoroti perihal iklim pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, khususnya yang terkait dengan pemilihan presiden (Pilpres).
Koordinator Siaga 98, Hasanuddin mengatakan, pihak-pihak yang terlibat dalam politik Pilpres 2024, baik itu lembaga survei, Parpol, dan elite politisi, terlalu berkontestasi pada keterkenalan atau popularitas calon.
"Tiap hari hitung hasil popularitas, mengkalkulasi keterkenalan semata. Politik populisme ini berbahaya," ujar Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/9).
Hasanuddin berpendapat, populisme yang dianut pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pilpres 2024 sekarang ini bertujuan untuk kepentingan segelintir orang dan hanya bersifat sesaat.
"Populisme model ini hanyalah demi kepentingan pragmatis semata untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang tujuannya semata kekuasaan," sambungnya menegaskan.
Semestinya, lanjut Hasanuddin, baik lembaga survei, Parpol maupun elite politik tidak menjadikan popularitas sosok tertentu sebagai tolok ukur dalam menentukan Capres dan Cawapres 2024, tapi lebih kepada perang gagasan hingga program kerja.
"Baik soal hutang luar negeri, isu korupsi, kepastian hukum, kemiskinan, pengangguran dan krisis global. Harus jelas kontrak gagasannya kedepan pasca Presiden Jokowi berakhir," tuturnya.
Untuk saat ini, Hasanuddin melihat contoh figur yang telah menjadi korban dari sikap buta elit politik, Parpol, maupun lembaga survei yang mengagung-agungkan popularitas.
"Jangan seperti saat ini, dua figur calon seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dijadikan kelinci percobaan politik populisme," ungkapnya.
Maka dari itu, Hasanuddin mendorong agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses penentuan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 untuk berpikir jernih mengubah iklim pemilu menjadi lebih berkualitas.
Pasalnya, dia memandang pemilu merupakan sarana bagi bangsa dan negara Indonesia untuk tumbuh menjadi lebih baik.
"Kita tidak bisa menggantungkan nasib pada keterkenalan calon," demikian Hasanuddin.
