Berita

Anggota Komisi III DPR RI fraksi PPP Arsul Sani/Net

Hukum

KPK Tangkap Tangan Hakim Agung, Komisi III DPR Minta MA Membuldozer Hakim Nakal

JUMAT, 23 SEPTEMBER 2022 | 14:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR RI meminta agar pimpinan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia untuk melakukan pembenahan terhadap sikap mental para hakim agar tidak “nakal”.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI fraksi PPP Arsul Sani menanggapi tangkap tangan Hakim Agung hingga Panitera oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam keterangannya, Jumat (23/9).

“Komisi III DPR meminta pimpinan MA RI memperbarui kembali langkah dan kebijakan yang ada terkait dengan pembenahan sikap mental dan kultur baik hakim maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) non hakim-nya,” kata Arsul.


Menurut Arsul, bahwa kasus terlibatnya Hakim Agung, Staf Kepaniteraan dan pegawai MA dalam kasus suap tersebut sebetulnya bukan hal yang mengejutkan. Komisi III DPR RI, kata dia, selama ini juga menerima aduan masyarakat yang merasakan putusan yang tidak adil.

“Setelah kami pelajari memang kami juga menilai putusannya tidak adil bahkan salah secara hukum. Jika MA bertanya putusan yang mana, nanti kami beri contoh. Putusan yang seperti ini, salah dalam menerapkan hukum dan menabrak keadilan seringkali faktor penyebabnya karena ada yang "main" dalam  kasusnya, entah berupa suap atau yang lainnya,” tegasnya.

Atas dasar itu, Arsul menilai MA perlu lebih terbuka dengan Komisi Yudisial (KY).

“Sebenarnya MA bisa memanfaatkan KY lebih maksimal untuk "mencuci" yang kotor-kotor di jajaran peradilan, termasuk di MA sendiri,” kata Wakil Ketua Umum PPP ini.

“Namun kesannya selama ini kan justru MA mau selesaikan sendiri via Bawas (Badan Pengawas), publik melihatnya malah ini ikhtiar untuk "melindungi" hakim dari hukuman yang lebih tegas jika itu ditangani KY,” imbuhnya menyesalkan.

Ke depan, Arsul berharap, Pimpinan MA untuk lebih terbuka bahkan jika perlu menggunakan KY bersama Bawas untuk “membuldozer” para hakim nakal.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya