Berita

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi/Net

Politik

"Kartu AS" Edy Rahmayadi Bikin PDIP Berubah, Tak Lagi Oposan

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2022 | 11:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumut dinilai telah berubah sikap dari sebelumnya sebagai pihak oposisi terhadap pemerintahan Edy Rahmayadi.

Hal itu terlihat saat Ketua DPD PDI Perjuangan, Rapidin Simbolon memberikan sanjungan kepada Gubernur Edy dan diikuti perintah agar Fraksi PDP di DPRD Sumut ‘menjaga’ berbagai kebijakan dari sang gubernur.

Menurut pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Dr Faisal Riza, hal ini juga menjadi bagian dari upaya partai melihat reaksi politik alias "cek ombak" jelang Pilgubsu 2024.


Meski akurasinya sangat kecil, namun reaksi yang muncul tetap layak dijadikan masukan bagi PDIP dalam mematangkan strategi memenangkan Pilgubsu 2024 tersebut.

"Persona Edy memang memiliki daya tarik dan elektabilitas tinggi di Sumut. Ini yang dilirik PDIP," kata Faisal kepada Kantor Berita RMOLSumut, Kamis (22/9).

Riza menjelaskan, sejarah Pilgubsu mencatat PDIP belum pernah menang sejak era pemilihan langsung. Selaku partai penguasa, saat ini merupakan kesempatan emas bagi PDIP mencatat sejarah baru sebagai pemenang di Pilgubsu.

"PDIP belum pernah menang di Pilgubsu sejak era pemilihan langsung. Dengan menggandeng Edy, mungkin bisa berpeluang besar menang," ujarnya.

Sosok Edy Rahmayadi dianggap menjadi kunci bagi PDIP untuk meraih hati masyarakat Sumut.

Diketahui, pada Pemilu dan pilgubsu sebelumnya, isu agama menjadi sangat mengemuka. Residu dari pemilu masih terasa dan membuat PDIP ditolak oleh kelompok-kelompok Islam dan tidak mendapat sambutan yang baik pada beberapa daerah seperti di Sumatera Barat dan Aceh.

"Nah, Edy Rahmayadi menjadi sosok yang strategis untuk mereduksi penolakan tersebut. Karena ia didukung oleh kelompok-kelompok Islam, jadi figurnya bisa 'mendamaikan' dua arus ini," demikian Faisal Riza.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya