Berita

Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla/Net

Politik

Kondisi Politik Nasional Sedang Tidak Baik, Wajar SBY dan Elite Partai Turun Gunung

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2022 | 04:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Alasan rekayasa politik dan pengkondisian Pilpres 2024 yang hanya akan dikuti oleh dua pasangan calon, menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung. Ini mengindikasikan kondisi politik nasional sedang tidak baik, yang menimbulkan intepretasi liar terkait Pemilu 2024.

Demikian disampaikan Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon, Heru Subagia, melalui keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (21/9).

Heru menilai, gerak cepat SBY kemungkinan menyasar isu percepatan pembentukan koalisi partai dan dibarengi oleh paket capres-cawapres Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk dipertemukan dalam satu meja, memberikan banyak isyarat dan pesan khusus.


“Perjodohan politik antara Anies dan AHY didukung elite partai dan para bohir untuk meredam kebingungan dan kepanikan menghadapi Pilpres 2024,” ungkapnya.

Dalam pandangan Heru, agenda politik Pilpres 2024 begitu penting bagi Anies, sehingga menjadi alasan ketidakhadirannya dalam acara Alumni Kagama DKI yang digelar di Ancol.

“Anies merupakan alumni UGM dari Fakultas Ekonomi dan pertemuan tersebut dihadiri sekitar 2.500 alumni UGM yang dihadiri Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan sejumlah Menteri Kabinet Jokowi dari alumni UGM,” ujarnya.

Sehingga wajar jika publik menilai pertemuan Anies-AHY bukan agenda biasa. Ada peran SBY sangat kuat dengan kehadiran tokoh-tokoh penting yang dianggap bohir menjadi penopang AHY dan Anies.

“Kehadiran Surya Paloh, Ahmad Syaikhu dan Jusuf Kalla. Walaupun SBY tidak terlihat dalam pertemuan tersebut,” jelasnya.

Heru menegaskan, pertemuan para elit parpol menjadi sinyal kuat akan adanya poros koalisi baru untuk menjawab kehawatiran SBY, bahwa Pilpres 2024 akan didesain dan dikondisikan hanya diikuti oleh dua pasangan.

“Saat ini memang tiga partai tersebut belum melakukan deal politik secara resmi untuk membentuk koalisi partai yang kokoh dan permanen,” tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya