Berita

Susilo Bambang Yudhoyono/Repro

Politik

Video Lama Beredar Lagi, SBY: Jangan-jangan Orang yang Sering Menuduh Pemilu Curang, Dulunya Sering Curang

RABU, 21 SEPTEMBER 2022 | 21:25 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang akan turun gunung karena mencium aroma Pemilu 2024 bakal berjalan tidak adil, masih menjadi perbincangan publik.

Dugaan SBY, Pemilu 2024 akan diwarnai intrik dan kecurangan. Dia mengaku mendapat kabar, bahwa pilpres hanya akan menyajikan dua pasangan calon.

Soal kecurangan, baru-baru ini pernyataan SBY jelang Pemilu 2014 kembali beredar. Di Twitter, video itu salah satunya diunggah akun politisi PDIP yang juga mantan kader Partai Demokrat Ruhut Sitompul.


Dalam satu sesi wawancara, SBY yang saat itu menjabat Presiden, membahas soal kecurigaan Pemilu 2014 akan diwarnai kecurangan dan ketidaknetralan pemerintah.

Kata SBY, hal tersebut memang sudah sering dibahas. Bagi dia, tuduhan pada kemungkinan kecurangan mungkin saja disuarakan oleh orang-orang yang terbiasa berperilaku curang.

"Saya juga mendengar, dan kalau saya perhatikan politisi yang menuduh pemilu curang, ya itu itu saja orangnya," kata SBY dalam video di akun @ruhutsitompul dikutip Rabu (21/9).

"Bahkan saya dengan teman-teman berbicara jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang, itu dulu juga sering curang, dikira orang lain melakukan hal yang sama," sambungnya.

Sementara, pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu (15/9), SBY mengatakan siap turun gunung pada Pemilu 2024.

"Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang, saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda pemilu 2004 bisa tidak jujur dan tidak adil," ujar SBY dalam video yang diunggah akun TikTok @pdemokrat.sumut, Jumat (16/9).

Ketidakadilan itu, dikatakan SBY, ada kabar yang dia dengar bahwa calon presiden dan calon wakil presiden dikondisikan hanya untuk dua pasangan calon yang mendapatkan restu dari pihak tertentu. Hal ini, dia tidak menjelaskan pihak dimaksud.

"Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja, yang dikehendaki oleh mereka," katanya.

"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya, bersama koalisi tentunya,jahat bukan pikiran seperti itu? Itu batil," imbuhnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya