Berita

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, Ihsanudin/Ist

Politik

Kenaikan BBM Lebih Banyak Mudharatnya, Pemerintah Didesak Segera Lakukan Evaluasi

RABU, 21 SEPTEMBER 2022 | 03:58 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Desakan agar Pemerintah segera mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan harga BBM subsidi terus digelorakan berbagai kalangan masyarakat. Terlebih bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk mengurangi dampak kenaikan BBM di masyarakat banyak yang tidak tepat sasaran.

Bahkan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, Ihsanudin, tidak setuju kalau penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran jadi dasar menaikkan harga.
Sebab, alasan tersebut selalu digunakan Presiden RI Joko Widodo sejak awal menjabat hingga kini memasuki tujuh tahun.


"Selama tujuh tahun lebih ngapain saja, kok persoalan tidak tepat sasaran masih tetap berlangsung dan kembali dijadikan alasan untuk menaikkan harga BBM Subsidi," tegas Ihsanudin, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (20/9).

Selain itu, imbuh Ihsanudin, upaya recovery yang dilakukan pemerintah dengan membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak juga banyak yang tidak tepat sasaran.

"Pengamatan saya di lapangan, seperti di Kabupaten Karawang banyak sekali warga yang harusnya mendapatkan BLT tapi tidak mendapatkannya dengan alasan tidak terdata," tutur Ihsanudin.

"Hal ini jelas tidak sesuai dengan yang diungkapkan pemerintah, dan faktanya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran terus berulang-ulang," sambungnya.

Ia mensinyalir, penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran itu antara lain disebabkan oleh biasnya pendataan di tingkat bawah, yakni di tingkat desa.

Sementara pemerintah, kata Ihsanudin, belum punya formula dan langkah konkret untuk benar-benar mensinkronkan data kemiskinan dengan data penerima BLT yang seharusnya.

"Masih banyak yang seharusnya menerima BLT tapi tidak dapat. Di sisi lain banyak juga warga yang mestinya tidak berhak menerima tapi mendapatkannya karena biasnya pendataan tadi," jelas dia.

Selain itu, Ihsanudin juga respek terhadap gerakan mahasiswa yang berdemo dan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang merupakab bagian dari aspirasi rakyat secara umum.

"Mahasiswa memahami betul dan merasakan betapa sulit dan beratnya dampak kenaikan BBM bagi kehidupan rakyat secara umum. Kebutuhan hidup menjadi naik sementara penghasilan tidak naik. Kalau pejabat yang membully gerakan mahasiswa enak, meskipun harga-harga naik tapi mereka, kan punya tunjangan penghasilan',” paparnya.

Ditambakan Ihsanudin, apa yang disuarakan mahasiswa adalah aspirasi rakyat banyak yang harus didengar oleh pemerintah.

"Karena mudharatnya lebih besar bagi rakyat, saya kira pemerintah harus mengevaluasi kembali dan membatalkan kenaikan harga BBM subsidi itu," tandasnya.

Populer

Jokowi Kumpulkan Relawan di GBK, Sekjen PDIP: Banyak Manipulasi

Senin, 28 November 2022 | 05:22

Jateng, UMR Paling Rendah di Tanah Air

Sabtu, 03 Desember 2022 | 02:48

Ubed: Gugatan Cucu Bung Hatta Terhadap Jokowi Beri Warna Politik Baru Saat Krisis Demokrasi

Sabtu, 03 Desember 2022 | 20:40

Presiden Jokowi Seharusnya Malu Digugat Cucu Bung Hatta

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:28

Analisis Hukum Kasus Ferdy Sambo

Sabtu, 26 November 2022 | 04:42

Ferry Mursyidan Baldan Diduga Terkena Serangan Jantung usai Minum Obat Sakit Gigi di Parkiran Bidakara

Jumat, 02 Desember 2022 | 15:46

Copot Marullah Matalli dari Sekda DKI, Heru Budi Hartono Dinilai Layak Dimakzulkan

Minggu, 04 Desember 2022 | 20:28

UPDATE

Masih Ada Masalah di Sektor Pendidikan, Firli Bahuri Tekankan Pencegahan Melalui Pembangunan Integritas

Selasa, 06 Desember 2022 | 21:11

Liga 1 Dilanjutkan, PKB Ingatkan Polri Kedepankan Humanisme

Selasa, 06 Desember 2022 | 20:50

Dinsos Jabar Ingatkan Pengungsi Gempa Cianjur Tidak Timbun Bantuan

Selasa, 06 Desember 2022 | 20:28

Foto Prewedding Pakai Noken Papua Dikritik karena Kaesang-Erina Tidak Memahaminya

Selasa, 06 Desember 2022 | 20:01

Pendemo Tolak RKUHP Bubarkan Diri, Ancam Demo Lebih Besar Pada 9 Desember Mendatang

Selasa, 06 Desember 2022 | 19:28

Anies dan Pola Demokrasi di Indonesia (Bagian Ketiga )

Selasa, 06 Desember 2022 | 19:18

Kaesang-Erina Foto Prewedding dengan Pakaian Adat Papua, Pakar: Perhatikan Penderitaan Orang Papua

Selasa, 06 Desember 2022 | 18:58

US-Indonesia Investment Summit 2022, Menko Airlangga Tekankan Kepastian Hukum dalam Berinvestasi

Selasa, 06 Desember 2022 | 18:40

Badan Kehormatan DPD Didesak Periksa LaNyalla soal Pernyataan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Selasa, 06 Desember 2022 | 17:59

Dukung Pemekaran Kabupaten Cirebon Timur, DPRD Jabar Siap Lobi Kemendagri

Selasa, 06 Desember 2022 | 17:55

Selengkapnya