Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net
Dinamika politik jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024, dinilai Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, tidak memihak kepada figur non parpol dan juga parpol yang notabene oposisi.
Pasalnya, Iwan menedengar adanya pengkondisian dari pihak yang ingin Pilpres hanya akan diikuti oleh 2 pasangan calon (paslon).
Hal tersebut, menurutnya, semakin diperkuat dengan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mendengar ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa berlangsung tidak jujur dan adil.
"SBY turun gunung, sebab mau dibuat hanya 2 paslon presiden, Demokrat tak bisa mencalonkan," ujar Iwan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/9).
Di sisi yang lain, Iwan menyaksikan sikap politik salah satu figur non parpol, ialah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang justru menyatakan siap dicalonkan sebagai presiden di 2024 ketika berada di luar wilayah Indonesia. Itu pun jika ada parpol yang meminangnya.
"Kata Anies Baswedan, 'Saya siap mencalonkan diri sebagai presiden jika sebuah partai mencalonkan saya'. Di Singapura (menyatakannya), mau beri kesan didukung asing," ucapnya.
Dari dua fenomena yang mengemuka di publik tersebut, Iwan memperkirakan ada problem pelik dan mendasar, sehingga muncul kekhawatiran pilpres tidak adil karena tidak semua bisa berlaga.
Sehingga dia berpendapat, sudah seharusnya pihak-pihak yang merasa terganjal langkahnya untuk bisa berpartisipasi aktif di Pilpres 2024 menggugat norma aturan pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi.
"Anies berharap dicalonkan sebuah partai. SBY mengeluh tidak akan bisa mencalonkan capres sendiri. Itu problem mereka," tuturnya.
"Tapi kenapa tak cari solusi dengan gugat PT 20 persen? Mestinya gugat, karena kalau PT 0 persen, potensi Anies jadi capres besar dan SBY bisa calonkan sendiri capres yang dia mau," demikian Iwan.
