SKI: Pemilu Hanyalah Satu Bagian dari Demokrasi, Jangan Sampai Didangkalkan!

Situasi politk yang berkembang akhir-akhir ini mengindikasikan betapa tidak mudahnya menghadirkan aspirasi rakyat yang menginginkan tampilnya figur pemimpin yang memiliki kredibilitas dan intergritas.

Sekjen Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI), Raharja Waluya Jati menuturkan, fenomena yang terjadi belakangan ini merupakan bagian dari pendangkalan demokrasi. Pasalnya, ada kemungkinan skenario yang mengingkari suara rakyat berjalan secara teknis prosedural yang jauh dari makna dan substansi demokrasi itu sendiri.

“Pemilu hanyalah satu bagian dari demokrasi. Jangan sampai demokrasi didangkalkan dengan menempatkan pemilu sama dengan demokrasi, atau pemilu adalah demokrasi dan sebaliknya,” ucap Raharja Waluya Jati dalam acara diskusi yang digelar SKI bertema "Antisipasi Skandal Demokrasi 2023 dengan Saksi Demokrasi", Minggu (18/9).

Menurutnya, demokrasi adalah tentang gerak hidup rakyat. Ukuran utamanya adalah perikehidupan rakyat. Dengan demikian, kualitas demokrasi akan menentukan kualitas perikehidupan rakyat.

“Rakyat adalah pihak yang paling berkepentingan dengan jalannya demokrasi. Jika kita cermati, demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi prosedural. Demokrasi Indonesia merupakan anak kandung dari kemerdekaan yang demikian berwatak emansipasi,” bebernya.

Raharja menambahkan, pemilu merupakan salah satu dari praktik demokrasi di Indonesia. Maka dari itu harus berjalan sesuai watak emansipasi dan watak sosialnya.

Atas dasar itu, demokrasi harus melahirkan dua hal. Pertama, gagasan terbaik yang menjadi jawaban atas masalah bangsa, kini, dan yang akan datang. Kedua, pribadi-pribadi pilih tanding, baik secara moral, dan kapasitas.

“Pribadi yang demikian tentunya mengerti sejarah bangsa, penderitaan rakyat dan bagaimana cara membawa bangsa kepada masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Lalu untuk mencapai itu, rakyat harus mendapat ruang kesempatan ikut mengontrol jalannya demokrasi. Lebih khususnya proses pemilu sejak sebelum, pada saat, dan setelahnya.

“Rakyat punya hak untuk mendapatkan yang baik, bebas, dan jurdil,” tutupnya.