Berita

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres/Net

Dunia

Lewat Telepon, Menlu Kirgistan Laporkan Konflik dengan Tajikistan pada Sekjen PBB

MINGGU, 18 SEPTEMBER 2022 | 23:35 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Luar Negeri Kirgistan Zheenbek Kulubaev dan Sekjen PBB Antonio Guterres membahas sengketa perbatasan antara Kirgistan dan Tajikistan yang telah memakan puluhan korban melalui telepon pada Sabtu (17/9).

Seperti dimuat Anadolu Agency pada Minggu (18/9), Kulubaev memberi tahu Guterres terkait seluruh kerugian serta korban yang dialami negaranya akibat konflik tersebut.

Di antaranya ialah korban tewas dan luka-luka yang dialami penduduk sipil serta pengungsi internal, penghancuran berbagai fasilitas infrastruktur sosial dan sipil, termasuk sekolah dan bangunan tempat tinggal, serta penjarahan properti milik warga Kirgistan.


Lebih lanjut ia juga mengatakan kepada Guterres tentang upaya politik dan diplomatik yang akan ia lakukan pada tingkat yang berbeda untuk mengurangi ketegangan.

Menanggapi hal tersebut, Gutteres memberikan nasihat perlunya mencegah ketegangan dalam menghadapi konflik lebih lanjut. Ia juga menekankan pentingnya menyelesaikan masalah ini melalui dialog damai yang konstruktif antara kedua belah pihak.

Melalui telepon tersebut, Sekjen PBB berencana untuk bertemu dengan Presiden Kirgistan Sadyr Zhaparov di New York pada 20 September mendatang.

Konflik perbatasan antara Kirgistan dan Tajikistan terjadi pada 14 September lalu. Konflik bersenjata tersebut kemudian memuncak dan berlangsung selama 10 jam, yang menewaskan 24 orang Kirgistan dan 129 lainnya terluka dalam pertempuran itu.

Pihak Tajik disebut telah merebut perbatasan desa Kirgistan dari pemukiman Kulundu, Maksat dan Jani-Jer dengan menggunakan tembakan, senjata serta peralatan canggih yang digunakan dalam konflik tersebut.

Kirgistan lantas mengumumkan keadaan darurat di wilayah Batken, tempat terjadinya lokasi bentrok dengan penjaga perbatasan Tajikistan. Sekitar 136 ribu penduduk dari desa Kirgistan dekat Tajikistan telah dievakuasi ke tempat yang aman.

Kedua negara memutuskan untuk membentuk komisi untuk menyelesaikan sengketa perbatasan tersebut, akan tetapi pelanggaran gencatan senjata kerap kali masih dilakukan di area perbatasan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya