Berita

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres/Net

Dunia

Lewat Telepon, Menlu Kirgistan Laporkan Konflik dengan Tajikistan pada Sekjen PBB

MINGGU, 18 SEPTEMBER 2022 | 23:35 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Luar Negeri Kirgistan Zheenbek Kulubaev dan Sekjen PBB Antonio Guterres membahas sengketa perbatasan antara Kirgistan dan Tajikistan yang telah memakan puluhan korban melalui telepon pada Sabtu (17/9).

Seperti dimuat Anadolu Agency pada Minggu (18/9), Kulubaev memberi tahu Guterres terkait seluruh kerugian serta korban yang dialami negaranya akibat konflik tersebut.

Di antaranya ialah korban tewas dan luka-luka yang dialami penduduk sipil serta pengungsi internal, penghancuran berbagai fasilitas infrastruktur sosial dan sipil, termasuk sekolah dan bangunan tempat tinggal, serta penjarahan properti milik warga Kirgistan.


Lebih lanjut ia juga mengatakan kepada Guterres tentang upaya politik dan diplomatik yang akan ia lakukan pada tingkat yang berbeda untuk mengurangi ketegangan.

Menanggapi hal tersebut, Gutteres memberikan nasihat perlunya mencegah ketegangan dalam menghadapi konflik lebih lanjut. Ia juga menekankan pentingnya menyelesaikan masalah ini melalui dialog damai yang konstruktif antara kedua belah pihak.

Melalui telepon tersebut, Sekjen PBB berencana untuk bertemu dengan Presiden Kirgistan Sadyr Zhaparov di New York pada 20 September mendatang.

Konflik perbatasan antara Kirgistan dan Tajikistan terjadi pada 14 September lalu. Konflik bersenjata tersebut kemudian memuncak dan berlangsung selama 10 jam, yang menewaskan 24 orang Kirgistan dan 129 lainnya terluka dalam pertempuran itu.

Pihak Tajik disebut telah merebut perbatasan desa Kirgistan dari pemukiman Kulundu, Maksat dan Jani-Jer dengan menggunakan tembakan, senjata serta peralatan canggih yang digunakan dalam konflik tersebut.

Kirgistan lantas mengumumkan keadaan darurat di wilayah Batken, tempat terjadinya lokasi bentrok dengan penjaga perbatasan Tajikistan. Sekitar 136 ribu penduduk dari desa Kirgistan dekat Tajikistan telah dievakuasi ke tempat yang aman.

Kedua negara memutuskan untuk membentuk komisi untuk menyelesaikan sengketa perbatasan tersebut, akan tetapi pelanggaran gencatan senjata kerap kali masih dilakukan di area perbatasan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya