Berita

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres/Net

Dunia

Lewat Telepon, Menlu Kirgistan Laporkan Konflik dengan Tajikistan pada Sekjen PBB

MINGGU, 18 SEPTEMBER 2022 | 23:35 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Luar Negeri Kirgistan Zheenbek Kulubaev dan Sekjen PBB Antonio Guterres membahas sengketa perbatasan antara Kirgistan dan Tajikistan yang telah memakan puluhan korban melalui telepon pada Sabtu (17/9).

Seperti dimuat Anadolu Agency pada Minggu (18/9), Kulubaev memberi tahu Guterres terkait seluruh kerugian serta korban yang dialami negaranya akibat konflik tersebut.

Di antaranya ialah korban tewas dan luka-luka yang dialami penduduk sipil serta pengungsi internal, penghancuran berbagai fasilitas infrastruktur sosial dan sipil, termasuk sekolah dan bangunan tempat tinggal, serta penjarahan properti milik warga Kirgistan.


Lebih lanjut ia juga mengatakan kepada Guterres tentang upaya politik dan diplomatik yang akan ia lakukan pada tingkat yang berbeda untuk mengurangi ketegangan.

Menanggapi hal tersebut, Gutteres memberikan nasihat perlunya mencegah ketegangan dalam menghadapi konflik lebih lanjut. Ia juga menekankan pentingnya menyelesaikan masalah ini melalui dialog damai yang konstruktif antara kedua belah pihak.

Melalui telepon tersebut, Sekjen PBB berencana untuk bertemu dengan Presiden Kirgistan Sadyr Zhaparov di New York pada 20 September mendatang.

Konflik perbatasan antara Kirgistan dan Tajikistan terjadi pada 14 September lalu. Konflik bersenjata tersebut kemudian memuncak dan berlangsung selama 10 jam, yang menewaskan 24 orang Kirgistan dan 129 lainnya terluka dalam pertempuran itu.

Pihak Tajik disebut telah merebut perbatasan desa Kirgistan dari pemukiman Kulundu, Maksat dan Jani-Jer dengan menggunakan tembakan, senjata serta peralatan canggih yang digunakan dalam konflik tersebut.

Kirgistan lantas mengumumkan keadaan darurat di wilayah Batken, tempat terjadinya lokasi bentrok dengan penjaga perbatasan Tajikistan. Sekitar 136 ribu penduduk dari desa Kirgistan dekat Tajikistan telah dievakuasi ke tempat yang aman.

Kedua negara memutuskan untuk membentuk komisi untuk menyelesaikan sengketa perbatasan tersebut, akan tetapi pelanggaran gencatan senjata kerap kali masih dilakukan di area perbatasan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya