Berita

Pengamat civil society Haris Azhar (paling kiri)/RMOL

Politik

Haris Azhar Prediksi Tensi Politik Meningkat Pasca Anies Lepas Jabatan Gubernur

MINGGU, 18 SEPTEMBER 2022 | 20:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal berakhir di bulan Oktober 2022 mendatang. Anies yang merupakan salah satu kandidat calon presiden yang diusung Partai Nasdem bakal memanaskan pertarungan politik ke depan.

Demikian analisa pengamat civil society Haris Azhar dalam acara diskusi dalam Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) bertemakan Antisipasi Skandal Demokrasi 2023 dengan Saksi Demokrasi, Jakarta Pusat, Minggu (18/9).

Haris menuturkan, manuver politik bakal terjadi seperti pada Pemilu 2019 lalu. Dia memprediksi, ketegangan politik jelang Pemilu 2024 bakal muncul setelah Anies Baswedan tak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta.


“Tensi akan lebih tinggi ke depan dengan model-model intimidatif, persuasif lalu juga model-model kriminalisasi ini makin akan terus terjadi ke depan. Paska Anies berhenti jadi gubernur saya pikir tensi ini apa yang saya sebutkan tadi adalah tensi makin meningkat,” ucap Haris.

Dia menambahkan, saat ini loyalis Anies Baswedan cukup massif membentuk opini-opini publik tentang keberhasilan sang gubernur. Ia menganalisa, pertarungan politik akan semakin memanas, setelah Anies bukan Gubernur DKI.

“Karena dari kubunya Anies juga nanti akan ngegas juga ke depan, dalam hal ini Demokrat Nasdem, PKS kalau jadi,” imbuhnya.

Menurutnya, partai pendukung Anies Baswedan akan ditawari sejumlah janji sebagai manuver untuk tidak mengusung Anies Baswedan.

“Kalau mereka kuat dari tawaran-tawaran politik yang datang dari istana pasti antara tekanan stick and carrot itu kan pasti muncul mau dipukul atau mau dikasih wortel kira-kira begitu kalau wortel ditolak pemukulan makin kuat,” katanya.

Pihaknya meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan adanya pertarungan politik yang kurang elok. Hal yang kurang elok seperti mengendalikan buzzer untuk melakukan perlawanan.

Ia berharap, masyakarat harus sadar berpolitik menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

"Biarkanlah mereka bertempur. Bagaimana caranya masyarakat sipil itu mengisi ruang tadi. Karena kalau enggak, ruangnya diisi oleh buzzer oleh model-model buzzer deklaratif sibuk deklarasi dan di mana-mana,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya