Berita

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi/Net

Politik

Balas SBY, Ketua PPP: Menjegal Itu Indikasinya Apa?

SABTU, 17 SEPTEMBER 2022 | 18:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pastikan tidak ada upaya dari koalisi pemerintah mengkondisikan situasi Pilpres 2024. Apalagi sampai mengupayakan penjegalan pada satu figur yang akan bertarung sebagai calon presiden atau bahkan membatasi partai politik mengusulkan pasangan calon.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi merespon ucapan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengaku mencium aroma Pemilu 2024 bakal berjalan tidak adil.

"Tidak ada sejauh ini upaya-upaya dari koalisi pemerintah untuk menjegal seseorang, kalau menjegal itu indikasinya apa?" kata Awiek, sapaan akribnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/9).


Pada prinsipnya, kata Awiek, semua orang berhak mencalonkan diri. Tetapi, hak itu harus mendapat dukungan partai politik sebagai pemegang hak mengusung pasangan calon.

"Hak mengusulkan pasangan calon itu ada di partai politik, kalaupun ada jegal menjegal ya tanya ke partai politiknya, parpol yang mau mengusung sudah cukup koalisi belum," terangnya.

"Kalau parpolnya tidak cukup bangunan koalisinya ya jangan disamaratakan, jangan seolah ada penjegalan," pungkasnya.

Adapun pernyataan SBY, disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

"Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang, saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda pemilu 2004 bisa tidak jujur dan tidak adil," ujar SBY dalam video yang diunggah akun TikTok @pdemokrat.sumut, Jumat (16/9).

Ketidakadilan itu, dikatakan SBY, ada kabar yang dia dengar bahwa calon presiden dan calon wakil presiden dikondisikan hanya untuk dua pasangan calon yang mendapatkan restu dari pihak tertentu. Hal ini, dia tidak menjelaskan pihak dimaksud.

"Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja, yang dikehendaki oleh mereka," katanya.

"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya, bersama koalisi tentunya,jahat bukan pikiran seperti itu? Itu batil," imbuhnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya