Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla/Net
Pemerintah Kuba akan kembali mengajukan resolusi menentang embargo perdagangan AS di Majelis Umum PBB yang akan diselenggarakan pada November tahun ini.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla dalam sebuah pernyataan video yang diunggah di akun Twitternya, Kamis (15/9).
“Setelah lebih dari 60 tahun pengepungan, kebijakan itu berdampak, tidak seperti sebelumnya, keluarga Kuba di dalam dan di luar negeri,†katanya di Twitter, mencatat bahwa ini akan menjadi kali ke-30 untuk mempresentasikan resolusi tersebut, lapor kantor berita
Xinhua.Resolusi yang menyerukan diakhirinya embargo secara konsisten mendapat dukungan luar biasa dari anggota PBB.
"Namun, AS tetap mengabaikan tuntutan masyarakat internasional dan telah mengintensifkan blokade ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnyaâ€, kata Rodriguez.
Dia menambahkan bahwa itu gagal untuk menumbangkan tatanan konstitusional di Kuba, tetapi menyebabkan kekurangan yang tidak dapat dibenarkan, rasa sakit dan penderitaan bagi keluarga Kuba dengan membatasi kebutuhan dasar.
Data resmi menunjukkan dalam 14 bulan pertama pemerintahan Presiden AS Joe Biden saja, embargo telah menyebabkan kerugian ekonomi Kuba sekitar 6,3 miliar dolar AS.
Pertama kali diberlakukan pada tahun 1962, embargo diperketat oleh pendahulu Biden, Donald Trump, yang memberlakukan lebih dari 240 sanksi terhadap negara kepulauan itu.
Pada tahun 2021, total 184 negara memberikan suara mendukung resolusi tersebut, untuk tahun ke-29 berturut-turut, dengan hanya AS dan Israel yang memberikan suara menentang.
