Berita

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono saat Rapimnas/RMOL

Politik

Biaya Kereta Cepat Bengkak, AHY Ingatkan Rezim Jangan Melulu Ngutang

JUMAT, 16 SEPTEMBER 2022 | 18:00 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pembekakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung disoroti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Salah satu fokusnya adalah terkait dengan sumber pembiayaannya.

Hal tersebut disampaikan AHY dalam pidato kebangsaan di hari kedua Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Kamis siang (15/9).

Mulanya, AHY mengungkit soal janji Presiden Joko Widodo yang memastikan biaya proyek KCJB tak akan mengambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Belakangan ini, telah diputuskan, adanya alokasi penyertaan modal negara, dari APBN. Triliunan rupiah. Padahal pada awalnya, pemerintah berjanji, tidak mengambil satu sen pun, dari APBN," kata AHY.

Nilai proyek KCJB yang membengkak dari skema perhitungan awal, yakni dari estimasi 5,5 miliar dolar Amerika Serikat kini jadi bertambah sebanyak 6,07 miliar dolar Amerika Serikat.

Karena itu, putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ini menyarankan agar dalam membangun megaproyek, perencanaan harus matang.

"Sehingga tidak mudah berubah di tengah jalan, yang bisa sangat merugikan keuangan negara, dan memberatkan pemerintah sendiri," tutur AHY.

"Indonesia tentu, tidak boleh terus menerus menambah utangnya. Juga sangat tidak bijaksana, jika mega proyek itu didanai dari utang," sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, AHY menyampaikan pandangannya terkait utang, yang menurutnya justru akan menambah beban fiskal. Apalagi dia melihat pemeirntah kini tengah menghadapi krisis, dan tekanan ekonomi yang berat.

"Menunda pembangunan proyek strategis nasional bukanlah sesuatu yang tabu. Menunda proyek pada kondisi saat ini, lebih baik daripada memaksakannya," ucapnya.

"Jika proyek-proyek ini dipaksakan, akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial-ekonomi rakyat," demikian AHY mengingatkan.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Prabowo dan Gibran Hadiri Acara Nuzulul Quran di DPP Partai Golkar

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:46

Biden, Obama dan Clinton Diprotes karena Bela Israel di Penggalangan Dana Terbesar Demokrat

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:39

Calon Walikota Surabaya yang Punya 3 Kriteria Ini Berpotensi Diusung Gerindra

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:23

Menlu Rusia: Rencana Perdamaian Ukraina Tidak Ada Gunanya

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Bawaslu Pastikan Lakukan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Terbukti Langgar Etik, Ketua PPK Kedaton Dipecat KPU Bandar Lampung

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:59

Kalau Ingin Gibran Aman, Jokowi Tak Usah Intervensi Pemerintahan Prabowo

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:41

Indonesia Mengglobal Bersama USAID Teman LPDP Ajak Pelajar Berani Belajar di AS

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:30

Ada Diskon Tarif Tol Buat Pemudik yang Berangkat Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:21

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan yang Digarap Bos Pakaian Dalam Hanan Supangkat

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:11

Selengkapnya