Berita

Anies Baswedan/Net

Publika

Kasihan Anies Reputasinya Dirusak Terus

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2022 | 19:22 WIB | OLEH: ACHMAD NUR HIDAYAT

BELAKANGAN ini Isu liar terkait status Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di KPK. Menyebar secara artificial. Para buzzer memanfaatkan momentum itu untuk menjatuhkan Anies dengan memberitakan bahwa Anies disebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi gelaran Formula E Jakarta.

Namun isu tersebut secara tegas dibantah oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Dia menyatakan, belum ada tersangka yang dijerat dalam kasus tersebut. Terlebih kasus itu masih tahap penyelidikan.

Alex menjawab pertanyaan soal isu anis tersangka korupsi bahwa itu tidak benar, Rabu (14/9). Dia menegaskan bahwa belum ada penetapan tersangka atau meningkatkan status dari proses penyelidikan-penyidikan untuk kasus formula E.


KPK masih mencari ada atau tidaknya dugaan korupsi, termasuk alat bukti. Belum ada tersangka yang dijerat dalam proses ini.

Terkait penyelidikan Formula E, Anies sudah dimintai keterangan oleh KPK pada Rabu (7/9). Saat itu, Anies menyampaikan bahwa dia telah menyampaikan keterangan dan informasi soal Formula E kepada penyelidik. Dia yakin dari keterangannya bisa membuat terang penyelidikan mengenai dugaan kasus.

Anies Baswedan mempunyai banyak potensi dan prestasi dalam mengelola DKI Jakarta. Publim menilai bahwa dia sosok seorang gubernur  rasa presiden. Prestasinya bukan lagi skala nasional tapi internasional, dan terakhir dia menerima penghargaan dari Singapura.

Tentunya potensi ini menjadi daya tarik masyarakat untuk memilihnya jadi presiden. Dan hal ini tentu jadi pesaing berat bagi para pengusung presiden yang lain. Terbukti upaya-upaya pembunuhan karakter terus dilancarkan.

Isu liar ini sengaja didengungkan oleh lawan-lawan politik yang tidak bernyali dan tidak percaya diri untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara fair. Sehingga menggunakan cara-cara menjatuhkan lawan politik yang jauh dari moralitas dalam demokrasi. Kasihan Anies Baswedan reputasi coba dirusak terus.

Dengan pernyataan wakil Ketua KPK bahwa isu ini tidak benar maka semakin jelaslah arah dari penyebaran isu ini dimaksudkan.

Masyarakat tidak bodoh, mereka mampu membaca keadaan dan mampu mana menilai orang-orang yang haus akan kekuasaan yang kecenderungannya mementingkan kepentingkan pribadi dan kelompok dan mana orang-orang yang benar-benar serius ingin mengelola negara dengan baik.

*Penulis adalah pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya