Berita

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman/Net

Politik

Kontroversi Pernyataan KSAD Soal "Pengkondisian", Ketum Prodem Desak Komisi I DPR Klarifikasi

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2022 | 13:26 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penyebutan kata "pengkondisian" dalam pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam merespon ungkapan anggota Komisi I DPR RI Effendi MS Simbolon.

Adapun Effendi menuai protes, setelah menyebut TNI "gerombolan". Protes itu, salah satunya memunculkan desakan agar Komisi I DPR RI dan anggotanya untuk mengklarifikasi.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/9).


Menurut Iwan Sumule, klarifikasi atas pernyataan Dudung sangat penting untuk disampaikan ke publik, terlepas di dalamnya ada perang urat saraf di antara KSAD dengan Effendi Simbolon.

"Efendi Simbolon sudah minta maaf. Tapi, pernyataan Jenderal Dudung, 'Saya tekankan lagi, tidak ada lagi pengkondisian dari Efendi Simbolon untuk minta-minta ke wilayah. Nggak usah takut kita, kalian nggak usah takut', perlu klarifikasi Effendi dan Komisi I DPR RI," ujar Iwan Sumule.

Lebih lanjut, Iwan Sumule memandang kontroversi yang terjadi di antara dua individu yang ditampilkan ke mua publik lewat pemberitaan media erat kaitannya dengan marwah institusi masing-masing.

"Agar pernyataan Jenderal Dudung tidak dikatakan melecehkan lembaga tinggi negara, maka perlu klarifikasi dari Effendi Simbolon dan Komisi I DPR-RI," tambahnya menegaskan.

"Saya tekankan lagi, tidak ada lagi pengkondisian dari Effendi Simbolon untuk minta-minta ke wilayah," demikian Iwan Sumule mencontohkan pernyataan yang harus disampaikan Komisi I DPR RI.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya