Berita

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil/RMOLJabar

Politik

Peretasan Data Pribadi Bikin Masyarakat Waswas, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Lebih Serius

RABU, 14 SEPTEMBER 2022 | 08:34 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah Pusat harus lebih serius dalam menangani kebocoran data diri yang diretas oleh hacker. Agar kepercayaan masyarakat tidak makin merosot karena takut data mereka disalahgunakan.

"Kami mewakili masyarakat Jabar juga yang resah mohon ada upaya-upaya yang maksimal dari pemerintah pusat terkait keresahan banyaknya seliweran data-data masyarakat yang dipergunakan tidak semestinya," kata Gubernr Jawa Barat, Ridwan Kamil, Selasa (13/9).

Sebab, data diri merupakan hal yang penting dan bersifat pribadi. Dengan begitu, Pemerintah Pusat harus harus segera memberikan pengamanan supaya data tidak disalahgunakan.

"Ada yang tercatat dalam pendaftaran partai politik, WA-WA (WhatsApp)-nya dijadikan penjualan online yang menggangu dan sebagainya, dan kemarin ada hacker bikin heboh nasional, meng-hack data pribadi," ungkapnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Menurutnya, pengamanan data diri harus menjadi perhatian bagi pemerintah dalam memberikan pengamanan dan hak masyarakat agar tidak disebarluaskan oleh oknum.

"Jadi ini bukan hal biasa-biasa harus disikapi dengan sebuah cara strategi yang memang kewenangannya ada di pemerintahan pusat," tuturnya.

Didasari hal itu, Kang Emil berharap Pemerintah Pusat lebih maksimal dalam melindungi data pribadi masyarakat di dunia maya. Perlindungan itu dapat direalisasikan melalui undang-undang.

"Mudah-mudahan ada sebuah upaya, sehingga kebocoran data itu ada perlindungan undang-undang ataupun aksi untuk menenangkan masyarakat," pungkasnya.

Belakangan dunia maya digegerkan oleh ulah akun Bjorka yang banyak membocorkan dan meretas data-data penting di Indonesia. Mulai dari data kartu SIM hingga beberapa data pejabat negara di Indonesia.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya