Berita

Politikus PKS, Mulyanto/Net

Politik

Pemerintah Ngaku Rugi Jual Pertamax, Legislator PKS: Aneh Bin Ajaib!

SELASA, 13 SEPTEMBER 2022 | 12:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan pemerintah seperti yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa PT Pertamina merugi menjual BBM jenis Pertamax RON 92 dinilai aneh.

Untuk itu, pemerintah harus membuka data Harga Pokok Produksi (HPP) bahan bakar produksi perusahaan pelat merah tersebut.

 "Bagaimana bisa badan usaha melakukan aksi jual rugi. Ini sama saja aksi bunuh diri bagi perusahaan," kritik anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/9).

Politikus PKS ini menambahkan, apabila Pertamina jual rugi BBM jenis Pertamax, maka semua pihak yang terlibat perlu dimintai pertanggungjawaban.

“Apakah Menteri BUMN dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) menyetujui aksi jual rugi ini. Kalau jawabnya 'ya', maka ini adalah kondisi yang aneh bin ajaib," tegasnya.
 
Lebih jauh Mulyanto menyinggung, bagaimana mungkin badan usaha akan tumbuh sehat kalau secara terencana dan legal dilakukan aksi jual rugi terhadap produk-produknya. Sebab hal itu sama saja menjerumuskan usaha ke jurang kehancuran.
 
Terkait harga jual BBM jenis Pertamax RON 92, Mulyanto menilai harga jual jenis itu di Indonesia relatif mahal. Dibandingkan dengan BBM nonsubsidi Petronas Malaysia RON 97 harganya hanya 4,2 RM atau Rp 14.190 per liter.
 
Artinya, kata dia, BBM Petronas ini lebih murah sebesar Rp 310 per liter daripada harga Pertamax yang saat ini mencapai Rp 14.500 per liter. Fakta itu menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, cukup menggelitik.

Bahwa harga BBM nonsubsidi Petronas dengan angka RON 97, ternyata lebih murah sebesar Rp310 per liter dibandingkan dengan harga jual Pertamax RON 92.
 
"Dan semakin aneh bin ajaib lagi, kalau Menteri BUMN menyatakan, bahwa dengan harga jual sebesar itu pun Pertamax RON 92 masih dalam kondisi jual rugi," tandasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Mau Perang Tapi Kere, Bagaimana?

Senin, 15 April 2024 | 12:34

UPDATE

Puluhan Sepeda Motor Curian Diparkir di Polsek Tambora

Kamis, 25 April 2024 | 10:05

Kereta Cepat Whoosh Angkut 200 Ribu Penumpang selama Lebaran 2024

Kamis, 25 April 2024 | 09:56

9 Kandidat Bacalon Walikota Cirebon Siap Fit and Proper Test

Kamis, 25 April 2024 | 09:55

Usai Naikkan Suku Bunga, BI Optimis Rupiah akan Kembali ke Rp15.000 di Akhir Tahun

Kamis, 25 April 2024 | 09:51

Parpol Menuduh Pemilu Curang Haram Gabung Koalisi Pemerintah

Kamis, 25 April 2024 | 09:49

Demokrat Welcome PKB Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Kamis, 25 April 2024 | 09:49

KPK akan Kembali Tangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Kamis, 25 April 2024 | 09:38

Pemerintah Kasih Gratis Konversi Motor Listrik, Begini Caranya

Kamis, 25 April 2024 | 09:37

Pembatasan Kendaraan Pribadi Belum Tentu Atasi Macet Jakarta

Kamis, 25 April 2024 | 09:28

Berantas Judi Online Harus Serius

Kamis, 25 April 2024 | 09:22

Selengkapnya